|

Pembangunan SPBU Tikong Terkendala Perizinan

Pekerjaan SPBU | ilustrasi | sumber: google
TALIABU, BRN - Rencana pembangunan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Desa Tikong, Kecamatan Taliabu Utara, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara tak berjalan mulus. Rencana pembangunan yang di kerjakan PT Balipota Amal Sejahtera itu masih terkendala perizinan dari Dinas Perizinan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPPMPTSP) Pulau Taliabu.

Itu artinya, pembangunan baru bisa dilakukan setelah pihak rekanan mendapat izin mendirikan bangunan (IMB). Kuasa Hukum PT Balipota Amal Sejahtera (BAS), Mustakim La Dee menuturkan, lambatnya proses perizinan sangat berdampak pada proses pembangunan SPBU.  DPPMPTSP Pulau Taliabu selalu menunda-nunda, bahkan tidak mengeluarkan beberapa izin  yang di mohonkan PT BAS.

“ Padahal semua persyaratan untuk mendapatkan izin sudah di lengkapi PT Balipota Amal Sejahtera. Namun, tetap saja tidak diberikan dengan alasan yang tidak jelas,” katanya, senin (25/2).

Menurut Mustakim, pengurusan perizinan pelaku usaha paling lambat tiga hari setelah permohonan di ajukan. Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 26 Ayat 13 serta Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang percepatan pelaksanaan berusaha sebagaimana tertuang Pasal 37 Ayat 3 poin (b).

“ Apabila semua berkas persyaratan sudah di penuhi oleh pelaku usaha dalam waktu 3 hari dapat diterbitkannya perizinan yang di mohonkan. akan tetapi prosedur yang sudah di lalui oleh Pelaku usaha selalu di abaikan oleh Pemda Pultab melalui DPPMPTSP,” tuturnya.   

Dedi (32), salah satu warga Desa Tikong berharap pembangunan SPBU itu bisa secepatnya di lakukan. Percepatan ini tentun dapat membantu masyarakat menikmati BBM dengan harga terjangkau. “ Semoga secepatnya SPBU bisa ada di Desa tikong, karena kita juga ingin nikmati BBM murah,” katanya.

Dedi mengemukakan, di desanya masih sangat susah menikmati BBM berjenis premium dan solar. Selain susah, harganya juga cukup relatif mahal. Karena itu, dia berharap pembangunan SPBU cepat di kerjakan.

“ Sering langka BBM di kampung saya, harganya juga mahal. Bahkan mencapai hingga Rp. 13 ribu itupun kalau premium, sementara jenis solar kadang sampai Rp. 10 ribu,” kata Dedi menjabarkan.

Terpisah, Kabid Perizinan DPPMPTSP Pultab, Ilham Dg Matile mengatakan, pihaknya bukan tidak mau mengeluarkan izin apa lagi menunda-nunda. Hanya saja PT BAS belum melengkapi beberapa persyaratan yang dibutuhkan. “ kita minta persyaratanya ternyata mereka belum lengkapi ,” akunya. (her/red)
Komentar

Berita Terkini