|

‘Nyali’ Polda Malut Kembali di Uji

Dua Kepala Daerah di Duga Terlibat”

DEMO: Masa aksi HPMS saat berunjuk rasa di depan Polda Malut. Dalam aksi tersebut, masa aksi meminta lembaga yang dipimpin Brigjen Pol Suroto menyelesaikan dugaan korupsi di Sanana, Kepsul dan di Pulau Taliabu
TERNATE, BRN - Polda Maluku Utara kembali kedatangan tamu himpunan pelajar mahasiswa Sula (HPMS). Kedatangan HPMS sendiri merupakan kali pertama di lembaga yang dipimpin Brigjen Pol Suroto. Kedatangan mereka kali ini untuk menguji ‘nyali’ Polda Malut menyelesaikan sejumlah kasus korupsi di provinsi yang dinahkodai Abdul Gani Kasuba itu.

Sedikitnya ada sepuluh kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor), satu kasus dugaan suap atau gratifikasi dan satu kasus dugaan ilegal fising disuarakan dalam unjuk rasa pada Jumat 22 Februari 2019. Sejumlah kasus tersebut tiga diantaranya terjadi di Pulau Taliabu (Pultab). 

Dari kasus dugaan tipikor disuarakan tersebut diduga melibatkan Hendrata Thes selaku Bupati Kepsul, dan Aliong Mus selaku kepala daerah di Pultab. Pelaksana tugas sekretaris daerah dan Ketua DPRD Kepsul, Ismail Kharie serta pemilik PT Latara Elektrik, Rusmin Latara tak luput dari corong masa aksi.  

Hendrata di duga menjadikan proyek reklamasi pantai Sanana, pekerjaan jalan Waitinagoi-Wailoba, pembangunan pasar makdahi Sanana, dan pembangunan bendungan irigasi kaporo, serta bendung irigasi Trans-Madapuhi sebagai lahan praktik korupsi. Sedangkan Ismail Kharie di duga ‘dalang’ di balik hilangnya (di korupsi) uang makan minum (mami) di Sekretariat DPRD Kepsul.

“ Ismail cs juga terjaring operasi tangkap tangan (OTT) belum lama ini. Serta dugaan tipikor pada pekerjaan jalan Fogi-Waipa senilai Rp 5,2 miliar dan kasus ilegal fising atau pukat harimau yang di duga melibatkan Erawan Hobgarta alias Cu Wan,” koar koordinator aksi, Safir Buamona saat berorasi di depan Polda Malut.

Masa aksi yang membawa spanduk bertuliskan ‘kasus OTT dan dugaan korupsi uang mami di DPRD Sula dalangnya Ismail Kharie’ ini ikut menyeruakan tiga kasus dugaan tipikor di Pulau Taliabu. Tiga kasus tersebut satu diantaranya kasus lama, yaitu dugaan korupsi anggaran pembangunan jaringan Listrik tenaga menengah (JLTM) di Kecamatan Kayoa, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) pada 2007 silam.

“ Kasus lainnya yaitu dugaan pemotongan dana desa (DD) senilai Rp 4,2 miliar yang diduga melibatkan Bupati Taliabu Aliong Mus dan Plt Sekda Kepsul Agus Salim Ganiru serta dugaan korupsi pembangunan gedung kelanggang olahraga (GOR). kasus ini belum ada kejelasan secara hukum sampai saat ini, sehingga itu Polda harus menindaklanjuti,” kata masa aksi.

Menurut mereka, proyek yang dikerjakan PT Latara Elektrik senilai Rp 700 juta melalui APBD Malut 2007 itu diduga merugikan keuangan negara tersebut perlu diusut Polda Malut. Perkara sempat dibuka kembali oleh Polda Malut sampai sekarang belum ada titik terang.

“ Sampai sekarang pemilik PT Latara Elektrik masih bebas berkeliaran di luar sana. Ini menunjukkan penegakan supermasi hukum, terutama Polda Malut nampak lemah menangani kasus korupsi,” timpal masa aksi. (brn)
Komentar

Berita Terkini