|

Minta Tindak PP-DD dari Pengurus Parpol


Junaidi A. Tomagola
TERNATE, BRN - Upaya dugaan kader partai menyusup dalam program dana desa bukan lagi menjadi new stuff (barang baru) pada program pembangunan pemberdayaan masyarakat desa (P3MD). Di Maluku Utara, 'dagangan' partai politik (parpol) tertentu ini mulai menuai kritik dari forum pekrja sosial Maluku Utara.

Forum yang diketuai Junaidi A. Tomagola ini menilai lima pendamping profesional dana desa (PP-DD) pada Konsultan Pendamping Wilayah (KPW-4) Provinsi Maluku Utara hampir rata-rata diisi atau titipan pengurus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Maluku Utara.

“ Dari sepuluh pendamping profesional provinsi (KPW-4) Malut, sebagiannya pengurus inti di DPW PKB Maluku Utara,” begitu kata Junaidi.

Titipan pengurus partai menurut Junaidi bertentangan dengan kode etik profesi dan perilaku. Dimana pendamping profesional di larang menjadi pengurus parpol sesuai Undang-undang nomor 6 tentang desa dan Permendes nomor 3 tahun 2015.

Kemendes PDTT sebenarnya sudah memberikan syarat calon pelamar pendamping desa bukan kader partai. Meski syarat itu sudah ada, tetapi masih muncul juga upaya-upaya para kader partai menyusup. Karena itu dia menduga, program P3MD di Maluku Utara hanyalah jembatan kepentingan politik terselubung pengurus ‘PKB’.

“ Kami menyesalkan adanya politisasi dalam program P3MD. Lembaga ini berpegang pada pernyataan Dirjen Pembangunan dan Pengembangan Masyarakat Desa yang siap menerima laporan masyarakat dan memutus kontrak jika terbukti ada pendamping desa dari pengurus parpol,” kata Djunaedi.

Keberadaan pengurus parpol, kata Junaidi bisa berdampak pada KPW. Alasan yang  di pakai sebagai sarana kepentingan politik, apalagi jika tidak memiliki kemampuan SDM yang tidak memadai. “ Tidak profesional sudah tentu akan berdampak pada keberadaan program di desa,” terangnya.

Untuk menghilangkan stigma itu, Junaidi meminta agar satuan kerja (Satker) P3MD Dinas PMD Malut untuk menindak tegas pendamping profesional yang berasal dari pengurus parpol serta melakukan rekrutmen baru secara terbuka dan transparan sesuai ketentuan atau syarat yang berlaku.  

“ Jika tidak, kami akan tindaklanjuti ke Kementerian Desa melalui Dirjen DPMD Kementerian Desa selaku executing agency program sekaligus satker pusat karena keberadaan KPW terbukti cacat hukum,” tegasnya. (brn)
Komentar

Berita Terkini