|

Habiskan Ratusan Juta, Proyek Embung Tak Berfungsi

Proyek embung di Desa Sidodadi Trans-Goal, Kecamatan Sahu Timur, Halmahera Barat

HALBAR, BRN - Meskipun menghabiskan ratusan juta rupiah, proyek pekerjaan cekungan penampung (embung) kini tak berfungsi. Pasalnya, kondisi proyek itu mulai retak dan berlubang, sehingga tidak bisa di manfaatkan oleh masyarakat setempat.

Selain retak dan berlubang, proyek dengan tanggal kontrak Oktober 2017 yang dikerjakan CV Firha Mulia dengan sumber anggaran APBN senilai Rp. 936.665.000,  itu kini sudah rusak, bahkan terkesan ‘mubazir’.

Pengerjaan proyek embung di Desa Sidodadi Trans-Goal, Kecamatan Sahu Timur, Halmahera Barat selesai dikerjakan pada Oktober 2017 lalu. Meski begitu, proyek yang dikerjakan CV Firha Mulia yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) senilai Rp. 936.665.000,  itu sudah rusak dan tidak bisa di gunakan lagi.

Cekungan yang digunakan untuk mengatur dan menampung suplai aliran air hujan serta untuk meningkatkan kualitas air di badan air sungai atau danau ini, sampai sekarang belum ada kapan informasi di fungsikan. Agus Mole, salah satu warga setempat mengatakan, pembangunan embung padi itu tidak ada pemanfaatannya sampai sekarang pasca selesai dikerjakan.

Adanya embung di Desa Sidodadi Trans-Goal, Kecamatan Sahu Timur, Halmahera Barat dengan harapan menjawab keluhan petani padi justru tidak bisa di manfaatkan. Agus mengakui embung di atas tanah dengan luas 30x30 meter persegi tersebut di berikan secara cuma-cuma dengan harapan memudahkan petani padi mengakses sumber air.  

“ Tanah itu sudah saya hibahkan. Embung ini membantu petani menyediakan air, sayangnya embung sudah terlihat retak dan berlubang sehingga sudah tidak bisa lagi dimanfaatkan,” kata agus.

Kepala Dinas Pertanian Halmahera Barat, Tutari Balatjai mengatakan, embung tersebut memang menjadi tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Dinas Pertanian (Distan), namun sampai sekarang belum sama sekali menerima berita acara penyerahan dari Kementerian Desa (Kemendes).

“ Waktu itu kami hanya ikut peletakan batu pertama, tetapi setelah itu instansi terkait tidak pernah menyerahkan mandat kepada kami untuk mengelola embung yang di maksud,” katanya saat di konfirmasi, Rabu (6/2).

Tutari berharap embung tersebut secepatnya di resmikan. Tujuannya agar warga dapat menggunakannya. Meskipun berharap secepatnya di resmikan, Tutari meminta ‘tanggungjawab’ pihak rekanan (kontraktor). “ Ini juga urusan pihak ketiga, kontraktor harus bertanggung jawab,” tandasnya. (yadi/red)
Komentar

Berita Terkini