|

Gubernur: Integritas Yang Kokoh, Dapat Terwujudnya Penegakan Hukum Yang Adil dan Bersih

Gubernur Malut, Abdul Gani Kasuba Menandatangani  komitmen bersama untuk menuju WBK dan WBBM, dan penandatangan pakta integritas oleh seluruh Jaksa dan ASN dilingkup Kejati Malut.
TERNATE,BRN –  Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah mendukung program pemerintah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat dan tepat, serta professional, ungkap gubernur Malut Abdul Gani Kasuba saat  memberikan sambuatan pada kegiatan Pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Bersih dan Melayani (WBBM) yang dilakuka Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara, SEnin (25/2/2019).


"Ini semua dalam rangka mewujudkan good governance dan clean government menuju aparatur yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya pelayanan prima serta meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja," katanya.

Dalam menghadapi perubahan zaman dengan pesatnya perkembangan dan kemajuan teknologi yang saat ini telah memasuki revolusi industri 4.0 (four dot zero), aparatur pemerintahan yang didalamnya termasuk juga Kejaksaan dituntut untuk melakukan berbagai perubahan fundamental dalam peningkatan kompetensi, sekaligus membangkitkan kesadaran baru dan terus berbenah dengan keberanian untuk melakukan tindakan atau membuat terobosan yang belum pernah terpikirkan sebelumnya di luar kebiasaan.

"Kita bisa dilakukan sepanjang tidak menyalahi aturan yang ada, serta ditujukan hanya untuk menciptakan suatu yang benar-benar berdaya guna dan mendatangkan kemanfaatan besar, demi terwujudnya penegakan hukum," ungkapnya.

Untuk itu menurut Gubernur, Kejaksaan Tinggi Maluku Utara beserta seluruh jajaran yang ada dibawahnya untuk bersama-sama menyatukan tekad dan kesadaran dalam melaksanakan komitmen untuk melaksanakan program reformasi birokrasi, untuk membangun zona integritas sesuai dengan Peraturan MenPAN RB Nomor 52/2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana yang dilaksanakan di lingkungan Kejaksaan Tinggi Maluku Utara.

"Untuk merealisasi semuanya ini, yang perlu dilakukan perubahan adalah pada bidang manajemen, perubahan penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik," katanya. Untuk itu lanjut Gubernur, Kejaksaan harus mempunyai komitmen untuk membangun zona integritas menuju WBK dan WBBM guna mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

"Marilah kita semua mendukung program reformasi birokrasi melalui kegiatan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM yang sedang dilaksanakan untuk melakukan apa yang perlu dilakukan guna membuat segalanya lebih baik," ujarnya.

Foto Bersama, Pasca penandatanganan komitmen bersama untuk menuju WBK dan WBBM, dan penandatangan pakta integritas oleh seluruh Jaksa dan ASN dilingkup Kejati Malut.
Gubernur  berharap, terdapat perbaikan nyata di masa yang akan datang sebagai sebuah landasan yang kokoh. Dengan integritas yang kokoh ini terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan dan berhati nurani sesuai dengan harapan masyarakat dapat terealisasi.

"Apa yang kita laksanakan hari ini hendaknya menjadi penyemangat bagi seluruh aparatur yang ada dalam lingkup Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, untuk melaksanakan semua ketentuan dan aturan pemberantasan KKN, reformasi birokrasi dan pelayanan public yang tentunya didukung dengan pengawasan yang konsisten dan obyektif," tandasnya.

Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, Wisnu Baroto, menjelaskan  Kejati  menyatakan komitmen bersama membangun reformasi birokrasi menuju zona integritas WBK dan WBBM.

"Zona integritas WBK dan WBBM adalah upaya membangun budaya kerja yang terintegritas dan budaya kerja berbasis anti korupsi serta birokrasi yang melayani diseluruh Kementerian/lembaga dan pemeriantah daerah," ungkapnya.

Dirinya juga mengatakan, pembangunan zona berbasis integritas dilaksanakan dengan membangunan percontohan-percontohan pada tingkat unit kerja Kementerian/Lembaga dan pemetintah daerah sebagai zona integritas menuju WBK dan WBBM.

Pembangunan zona integritas menurut Kejati Malut, dimulai dari rangkaian proses pemcanangan, kemudian disusul dengan pelaksanaan zona integritas pengusulan sebagai WBK dan WBBM, serta reviue tim penilaian nasional. "Insya Allah pada akhirnya Kejaksaan Tinggi Malut ditetapkan sebagai Satker WBK dan WBBM. Dan hasil yang diharapkan menjadi target capaian yaitu, Kejaksan yang bersih dan bebas dari KKN serta peningkayan pelayanan publik," harapnya.

Sekadar diketahui, acara yang berlangsung di aula Kajati Malut itu ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama untuk menuju WBK dan WBBM, dan penandatangan pakta integritas oleh seluruh Jaksa dan ASN dilingkup Kejati Malut.

Hadir dalam acara tersebut, Gubernur Malut, KH. Abdul Gani Kasuba Lc, Kajati Malut Wisnu Baroto, perwakilan dari unsur Forkopimda, Rektor Unkhair, Rektor IAIN Ternate, perwakilan empat Kesultanan serta Jaksa dan ASN di lingkup Kejaksaan Maluku Utara. (brn/adv)

Komentar

Berita Terkini