|

Warga Tabadamai Tolak Pelantikan Kades Terpilih

Masa aksi yang berunjuk rasa di depan kantor DPRD Halbar

HALBAR, BRN - Protes masyarakat Tabadamai, Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat terhadap hasil pemilihan kepala desa (Pilkades) pada 2018 lalu masih berlanjut. Puluhan masa aksi yang mangtasanamkan Aliansi Pemuda Pelajar Mahasiswa dan Masyarakat Desa Tabadamai mendatangi Kantor DPRD Halmahera Barat menggelar unjuk rasa, Senin (14/1).

Kedatangan masa aksi bermaksud menolak panitia khusus (Pansus) dan panitia pilkades di tingkat kabupaten. Mereka menuntut untuk tidak dilakukan pelantikan kepala desa Tabadamai terpilih pada tanggal 17 Januari pekan ini. Menurut masa aksi, hasil pilkades pada November 2018 lalu terindikasi banyak pelanggaran yang dilakukan panitia tingkat desa.

“ Kami meminta Panitia Pilkades tingkat kabupaten, Pansus Komisi I dan juga Bupati Halbar agar segera menyelesaikan dan menyikapi persoalan ini. Ini bukan masalah sepeleh, melainkan masalah serius, sehingga ada kepastian dan kemanfaatan hukum yang sebenar-benarnya serta seadil-adilnya,” koar M Rifai Imam, koordinator aksi.

Eli, salah satu orator lainnya menilai, Pilkades Tabadamai yang dimenangkan Rosandi Labanca merupakan suatu tindakan tanpa melihat hak-hak pemilih ataupun secara konstitusional. “ Kami meminta copot juga ketua panitia Pilkades Kabupaten Hi Fakar Lila. Karena yang bersangkutan tidak mampu mengatasi sengketa pilkades Tabadamai,” tandasnya.

Kurang lebih sejam berorasi, masa aksi di panggil Pansus melakukan hearing. Dalam itu, Wakil Ketua Pansus, Jufri Muhammad mengatakan menurut kesimpulan Pansus, hasil Pilkades Tabadamai merupakan perbuatan melawan hukum. Jufri mengaku, kecurangan secara masif, sistematis serta terstruktur (TSM) yang secara bersama-sama dilakukan ketua serta sekretaris dan beberapa anggota panitia Pilkades tingkat desa untuk memenangkan salah satu calon itu sangan mencederai proses demokrasi.

Jufri mengatakan, Pansus DPRD Halbar sudah merekomendasi ke panitia pilkades tingkat kabupaten, tim pengawas kabupaten serta Dinas Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa untuk tidak memproses pelantikan calon kepala desa Tabadamai terpilih.  

 “ Pansus DPRD Halbar juga mengeluarkan rekomendasi ke Bupati Halbar untuk menerbitkan surat keputusan pembatalan pilkades Desa Tabadamai Kecamatan Jailolo Selatan disertai pengangkatan pejabat kepala desa dan Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pilkades Tabadamai masuk dalam agenda pilkades serentak pada 2020 mendatang.

Setelah puas mendengar paparan Wakil Ketua Pansus DPRD Halbar, Jufri Muhammad menyangkut hasil pilkades Tabadamai, masa aksi membubar diri secara tertib. (Yadi/red)
Komentar

Berita Terkini