|

Oknum ASN di Inspektorat Morotai Terancam Dipecat

KANTOR INSPEKTORAT MOTOTAI
MOROTAI, BRN - AJS alias Asrul, oknum aparatur sipil negara (ASN) yang berkerja di Inspektorat lingkup Pemkab Morotai terancam dipecat. Pasalnya, Asrul diduga terlibat kasus penyalahgunaan narkoba pada Desember 2018 lalu.

Asrul yang juga tersangka dalam kasus ini di ringkus  Satuan Narkoba Polres Morotai pada Senin 31 Desember 2018 lalu bersama tiga rekannya. Bersama tersangka, Satuan Narkoba Polres Morotai menyita barang bukti dua sachet  narkoba golongan I jenis shabu masing-masing 1,5 gram dan 0,92 gram.

Kepala Inspektorat Morotai Marwanto Prasetyo Soekidi menegaskan, jika bawahannya itu terbukti bersalah menyalahgunakan narkoba pasti diberikan sanksi tegas. Yang bersangkutan bakal di pecat apabila terlibat kasus narkoba. Meski begitu, Marwanto mengaku belum bisa berbuat banyak karena masih menunggu hasil proses hukum.

“ Saya sudah terima informasi, tapi info detailnya belum, karena saya baru menjabat sebagai  Kepala Inspektorat. Jika benar-benar sudah di tetapkan sebagai tersangka, barulah kami bisa mengambil sikap, dan tentu ini menjadi perbaikan bagi kami, jangan sampai ada juga yang lain,” tandas Marwanto, Rabu (16/1).

Prinsipnya, kata dia, pihaknya tetap tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku. Sebagai pimpinan dirinya tidak mau ikut campur dan sepenuhnya menyerahkan ke penegak hukum agar memprosesnya sesuai prosedur. ” Kami tetap tunduk terhadap hukum yang berlaku. Jika yang bersangkutan benar-benar tersangka maka tetap diproses,” katanya.

Terpisah, Assiten II Pemkab Pulau Morotai bidang administrasi umum dan kehumasan, Alexander Wermasubun menambahkan, setiap ASN yang terlibat narkoba bisa dijatuhi hukuman disiplin berat. Penekanan ini tertuang dalam Pasal 10 poin 2 dan 4 peraturan pemerintah (PP) Nomor 53/2010 tentang disiplin PNS.

“ Dalam PP tersebut menegaskan bahwa keputusan memberian sanksi disiplin berat diambil jika ASN yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka kasus narkoba,” katanya.

Meski begitu, Alexander mengaku tidak mau tergesa-gesa mengambil langkah pemecatan sebagaimana perintah Pasal 10 poin 2 dan 4 PP 53/2010. “ Masih menunggu putusan hukum berkekuatan tetap dari pengadilan dan hasil rapat tim penegak disiplin kode etik kepegawaian, barulah diambil langkah,” akunya. (fix/red)
Komentar

Berita Terkini