|

Masa Kontrak Habis, Proyek Areal Parkir Tahap I Masih Jalan

Progres pengerjaan areal parkir tahap I pelabuhan penyeberangan Bastiong, Kecamatan Ternate Selatan. Insert: Rincian (papan proyek) yang memuat nomor kotrak, lokasi pengerjaan, tanggal kontrak, besaran anggaran, waktu pelaksanaan dan nama rekanan .
TERNATE, BRN - Meskipun kontrak pengerjaan areal parkir tahap I pelabuhan penyeberangan Bastiong, Kecamatan Ternate Selatan sudah berakhir, namun pihak rekanan PT Delprista Mandiri masih mengerjakan proses pekerjaan.

Sesuai kontrak, proyek dengan anggaran Rp 4.438.450.808 itu harusnya rampung pada Desember 2018. Meski begitu, proyek dengan nomor kontrak Sperj.06/TN.320/ASDP-Ternate/2018 dengan tanggal kontrak 31 Juli 2018 dengan pelaksanaan kerja 140 kalender ini belum juga rampung hingga memasuki pertengahan Januari 2019.

“ Kami minta pimpinan PT ASDP Cabang Ternate segera memberikan addendum atas pekerjaan areal parkir tersebut karena waktunya sudah melewati batas waktu,” ungkap wakil ketua bidang pembangunan daerah DPC GMNI Kota Ternate, Sudarso Manan, Rabu (16/1) malam tadi.

Sudarso mengatakan, pihak PT ASDP Cabang Ternate selaku pengelola anggaran sudah semestinya memberikan denda kepada pihak rekanan. Langkah menurut dia, selain memutuskan mata rantai kontraktor nakal”, pemutusan kerjasama terhadap pihak rekanan atas pekerjaan melewati batas waktu juga diatur dalam perundang-undangan.

Mengacu Perpres 54 tahun 2010 sebagaimana diubah terakhir Perpres 172 tahun 2014 tentang pengadan barang dan jasa yang tertuang dalam Pasal 93 ayat (1), pejabat pembuat komitmen (PPK) dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila pembangunan batas berakhirnya kontrak. “ PPK berwenang memustuskan kerjasama apabila pekerjaannya melebihi waktu yang disepakati dalam kontrak kerja,” katanya.

Menurut dia, peningkatan infrastruktur bertujuan meningkatkan ekonomi masyarakat dan percepatan pembangunan acap kali dimanfaatkan kontraktor nakal”. Ulah para kontraktor seperti ini tidak beritikad baik mewujudkan cita-cita negara Indonesia yaitu  kemakmuran rakyat. 

Karena itu, dia meminta kepada PT ASDP Cabang Ternate selaku pengelola anggaran harus bersikap tegas menyikap persoala ini. “ PT ASDP adalah perusahan milik negara dan tujuanya untuk kepentingan negara dan untuk mensejahterakan rakyat, bukan sebaliknya,” tuturnya.

Jika pihak ASDP Cabang Ternate tidak segera memberikan addendum, kata dia, secara insitusi akan menyikapi melalui demonstrasi dan memboikot aktifitas kantor ASDP. “ Kami menduga pihak ASDP ‘bersekongkol” dengan direktur PT. Delprista Mandiri, dan mungkin dugaan praktek korupsi, kolus dan nepotisme (KKN) sehingga pekerjan tersebut sampai saat ini belum selesai,” ujarnya.

Terpisah, saat Brindonews.com menyambangi kantor ASDP Cabang Ternate di Kelurahan Bastiong, Rabu (16/1) pucuk pimpinan mereka tidak berada di tempat. “ Pimpinan dan manager Pak Hi Ali lagi keluar rapat bersama balai,” kata seorang pegawai.

Pihak rekanan belum bisa dikonfirmasi karena belum mengantongi nomor handphone rekanan. Hingga berita ini di publis, Brindonews.com belum menerima tanggapan atau klarifikasi pihak rekanan (kontraktor) dan pihak ASDP Cabang Kota Ternate. 
Komentar

Berita Terkini