|

Kepala Perwakilan BPK Malut Berganti


TERNATE, BRN - Pucuk pimpinan Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)  Maluku Utara resmi berganti. M. Ali Asyhar, SE. AK dilantik menggantikan Dr. Sri Haryoso Suliyanyo.

Pergantian itu tertuang dalam Surat Keputusan (SK) pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan Nomor: 332/K/X-X 3/11/2018 yang ditandatangani Sekjen BPK RI Nomor: 228/K/X-X.3/08/2018.

Serah terima jabatan (sertijab) yang di pimpin Wakil Gubernur Malut, M Natsir Thaib itu Kepala BPK Perwakilan Malut yang sebelumnya Sri Haryoso Suliyanto menjabat Kepala BPK Perwakilan Provinsi Bali. Sementara M. Ali  Asyhar yang sebelumnya menjabat Kasub Auditor I Sulawesi Tengah diangkat sebagai Kepala BPK Perwakilan Maluku Utara.

M. Natsir Thaib, dalam sambutannya menyampaikan banyak terima kasih kepada Sri Haryoso Suliyanto atas upaya mendorong pemerintah daerah memperbaiki sistem Pelaporan Keuangan Daerah (PKD). Keberhasilan yang cukup signifikan ini dapat dilihat  dari beberapa perbaikan opini LKPD hasil audit BPK pada tahun-tahun terakhir.

Karena itu, orang nomor dua di lingkup Pemprov Malut ini menaruh harapan kepada Kepala BPK Perwakilan Malut yang baru untuk dapat meningkatkan peran terutama mendorong pemerintah daerah untuk memperbaiki Sistem Pelaporan Keuangan Daerah sehingga seluruh pemerintah daerah di Provinsi Maluku Utara dapat melaksanakan kegiatan secara efektif dan efisien.

“ Saya juga berharap agar BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara dapat meningkatkan peran preventif secara terus menerus melalui pembinaan pengelolaan keuangan serta asistensi dan pendampingan kepada pemda dalam rangka mencegah dan meminimalisir penyimpangan keuangan daerah. Dengan demikian aparat pemerintah terhindar dari berbagai permasalahan, khususnya tindak pidana KKN,” ungkap Wagub.

Wagub menuturkan, eksistensi dan peran BPK selama ini telah memberikan kontribusi cukup signifikan terhadap laporan akuntabilitas keuangan daerah atas penyelenggaraan sistem pengelolaan keuangan daerah. Kerja sama ini juga telah membuahkan hasil yang positif terhadap peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang ditandai dengan perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) maupun dengan Pengecualian (WDP) di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Semntara Anggota VI BPK RI, Harry Azhar Azis dalam sambutannya menambahkan, tata kelola keuangan pemerinta daerah di seluruh Indonesia saat ini terus mengalami peningkatan signifikan dari kisaran 3 persen pada 2009 menjadi 76 persen. “ Itu artinya pemerinta daerah terus mengalami perubahan dalam mengelola anggaran, termasuk juga di Malut saat ini,” ungkapnya.

Harry juga meminta kepada kepala BPK Perwakilan Malut yang baru agara dapat men-ceck list atas laporan (hasil pemeriksaan) untuk dapat di tindaklanjuti. Langkah diambil sebelum waktu pengembalian LHP BRP berakhir. “ Laporan hasil audit itu selama 60 hari, setelah itu baru boleh aparat penegak hukum mengambil alih,” jelasnya. (brn)
Komentar

Berita Terkini