|

Gelar Upacara Peringati HAB Ke-73

Benny Laos saat membaca sabutan sambutan Menteri Agama RI, Lukman Hakim Saifuddin

MOROTAI, BRN - Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Morotai menggelar ucapara memperingati Hari Amal Bakti (HAB) RI ke-73, Kamis (3/1). Upacara yang berlangsung di MIN II Daruba Kecamatan Morotai Selatan itu di pimpin Bupati Morotai, Benny Laos.  

Kepala Kemenag Morotai, Qubais Baba dikonfirmasi mengatakan, sebelum upacara di gelar, ada 11 kegiatan yang di laksanakan Kemenag. Diantaranya; cerdas cermat Al-Qur’an, Musabaqah Syarhil Al-Qur’an, Tilawah tingkat anak-anak dan remaja, Tartil Qur'an, lomba qasida rabana tingkat Madrasah Aliyah, lomba praktek penyelenggaraan jenazah, lomba pramuka 8  lomba PBB, lomba  cerdas cermat isi Alkitab, lomba 5 nilai budaya kerja Kemenag, dan karya tulis ilmia guru.

“ Saya berharap semua ASN, karyawan dan karyawati harus berkerja dengan disipilin dan membangun 5 budaya kerja Kemenag yaitu, integritas, profesionalitas, inovasi, tanggung jawab dan keteladan dan membangun birokrasi moderen,” katanya.

Para tamu undangan yang menghadiri upacara HAB ke-73
Bupati Morotai, Benny Laos mengatakan upacara HAB adalah memperingati sejarah di masa lampau. Dimana, 73 tahun silam tepatnya 3 Januari 1946 pemerintah membentuk Kementerian Agama sebagai bagian dari perangkat kehidupan bernegara dan berpemerintahan dalam NKRI. “ Pembentukan Kementerian Agama merupakan keputusan yang bersejarah dan memberi pengaruh besar sepanjang perjalanan bangsa dan negara Republik Indonesia hingga kini. Berdirinya Kementerian Agama adalah untuk menjaga dan memelihara, sekaligus mengembangkan kualitas pendidikan keagamaan masyarakat kian naik peringkat, agar tetap dan terus terjaga kerukunan hidup antarumat beragama yang kian rekat. Dan pada akhirnya agar kualitas kehidupan keagamaan segenap bangsa makin meningkat,” terangnya.

Melalui HAB ini Kementerian Agama diingatkan kembali arti pentingnya jaminan hak beragama dalam pelaksanaan pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, terutama sila pertama pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 29 UUD RI. “ Negara kita berdasar Pancasila, untuk itu bukan hanya jaminan untuk mengamalkan ajaran agama dilindungi negara, tapi kebijakan pemerintah tidak boleh bertentangan dengan ajaran dan kaidah agama,” sambungnya. (Fix/red)
Komentar

Berita Terkini