|

DPRD DKI Jakarta “balajar” di Dekot Ternate

SUASANA PERTEMUAN

TERNATE, BRN - Dewan Perwakilan Rakyat Dearah (DPRD) Kota Ternate mendapat kunjungan Badan Kehormatan (BK) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi DKI Jakarta, Jumat (18/1). Kunjungan kerja tersebut BK DPRD Provinsi DKI Jakarta mempelajari fungsi dan alur pembahasan APBD Dekot Ternate.
 
Para rombongan tiba di kantor Dekot Ternate sekira pukul 09.00 WIT pagi tadi. Kedatangan para wakil rakyat DKI Jakarta ini di sambut baik seluruh anggota dewan Kota Ternate. Pertemuan sesama wakil rakyat ini dilangsungkan di ruang Exsekutif bersama Komisi III DPRD Kota Ternate.

Wakil ketua I Dekot Ternate, Mubin A Wahid menuturkan, kunjungan kerja tersebut membahas alur pembahasan APBD 2109 dan mekanisme tata tertib anggota BK Dekot Ternate. Serta saling shearing program-program lain misal bagaimana mekanisme pembahasan APBD dan bagaimana mengakomodir aspirasi masyarakat setiap tahun anggaran.

“ Yang membedakan DPR DKI Jakarta dan DPRD Kota Ternate yaitu memaksimal anggaran. DPR DKI Jakarta kebagian anggaran mencapai Rp. 89 triliun  pada APBD 2109 dan PAD 44 triliun lebih, sementara  DPRD Kota Ternate  hanya Rp. 1,44 triliun sedangkan belanja kita mencapai Rp. 1,74 terliun. Hal inilah sehingga kemudian DPR DKI Jakarta kenjungan karena DPRD Kota Ternate lebih mampu melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas kemampuan anggaran yang ada,” jelas Mubin.

Selain shearing program dab berbagi tips, kata Mubin, BK juga DPR DKI Jakarta menanyakan sejauh mana sepakterjang Dekot Ternate. “ Kita sampaikan berbagai kondisi yang ada, seperti belum merefisi kode etik dan tata tertib yang lama dan proses pelanggaran kode etik dan tata tertib baik di lakukan bahkan pemecatan alat kelengkapan,” katanya.

Sementara itu, Wakil ketua BK Syarifudin DPR DKI Jakarta mengungkapkan, selain kunjungan kerja, kedatangan mereka ke Kote Ternate untuk bersilaturahim sesama wakil rakyat serta megenal lebih jauh kota yang bermotto Bahari Berkesan itu.   

“ Bagaiman masyarakat dan budayanya. Dengan tujuan ini kita ingin melihat potensi wisata dan sejauh mana pengelolaan pariwisata bahari yang ada di Ternate,” katanya.

Selain itu,  kata dia, Banggar dan BK DPR DKI Jakarta juga melihat penerapan kedesiplinan pegawai di DPRD Kota Ternate. Itu artinya, absensi kehadiran dan perlengkapan baik di komisi maupun di badan benar-benar baik.

“ Teman-teman dewan disini sudah menerapkan masalah kedisiplinan.  Ini tentu memalisir para anggota dewan malas, seperti saat paripurna. Karena hampir di seluruh Indonesia biasanya kehadiran anggota dewan saat paripurna sangat kurang,” pungkasnya. (Am/red)
Komentar

Berita Terkini