|

DLH Diduga Biarkan Industri Tidak Miliki IPAL

Anas U Malik
TERNATE, BRN - Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Ternate patut di pertanyakan. Pasalnya, sejumlah industri tahu-tempe yang beroperasi di Kota Ternate sebagiannya tidak terdaftar di DLH. Salah satunya industri tempe yang beralamat di Jl Pasar Kota Baru Kecamatan Kota Ternate Tengah.

Selain lemah dari sisi pengawasan, DLH juga diduga membiarkan industri tahu-tempe yang tidak memiliki Izin Pengelolaan Air Limbah (IPAL). Dari empat industri yang terdata di DLH, semuanya tidak memiliki IPAL.

Ketua Komisi lll Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate, Anas U Malik mengatakan, DLH memiliki peranan penting dalam menertibkan industri-industri yang tidak memeliki IPAL tersebut. Anas juga meminta DLH agar segera mendata kembali seluruh pelaku industri yang mempunyai dampak limbah pada masyarakat.

“ Sangatlah penting bagi DLH untuk mendata dan mengawasi seluruh industri yang mempunyai dampak lingkungan. DLH harus mendata seluruh pelaku industri yang air limbahnya berdampak pada lingkungan,” kata Anas saat di temui usai pembukaan masa sidang pertama tahun 2019 di kantor DPRD, Senin (7/1).

Menurutnya, seluruh jenis industri apapun yang berpotensi pada lingkungan harus ada pengawasan ketat dari DLH. DLH harus memberikan sanksi tegas. “ Usaha apapun tidak bisa mempunyai dampak lingkungan, setelah mendata harus ada pengawasan,” katanya.

Politisi Golkar itu mengungkapkan, DLH jangan segan-segan memberikan sanksi kepada industri yang tidak taat pada aturan. “ Industri harus ramah lingkungan,” tendasnya.

Disentil soal perbedaan data jumlah industri yang terdata di DLH dan Disperindag, Anas mengaku heran. Kata dia, kedua SKPD ini harus saling berkoordinasi. Kerena industri tidak lepas dari perniagaan. “ Harusnya saling koordinasi, sehingga tidak ada perbedaan data,” saran Anas.

Anas mengatakan, penegasan pengawasan tidak hanya berlaku pada industri tahu-tempe saja. Melainkan industri yang secara langsung berdampak pada lingkungan juga diawasi. “ Kami akan panggil DLH untuk meminta penjelasan, dimana titik kelemahan permasalahan pengawasan, dan bagaimana ada perbedaan data antara Disperindag dan DLH.

Terpisah, Kepala Dinas DLH Kota Ternate, Mansur Abdurahman dikonfirmasi via handphone mengatakan, pihaknya segera mengirim surat penggilan kepada pelaku industri yang tidak memiliki IPAL. “ Kita segera kirim surat panggilan,” singkat Mansur ketika membalas SMS Brindonews.com.

Sekedar diketahui, industri yang terdaftar sebagai Tanda Daftar Industri (TDI) di Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) sebanyak enam industri. Sementara yang terdaftar di DLH hanya empat industri. (ko/red)
Komentar

Berita Terkini