|

DKP Ternate Fokus Program Prioritas


Februari 2019 Mulai Action

RUSLAN BIAN
TERNATE, BRN - Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP) Kota Ternate menaruh perhatian serius pada program prioritas tahun ini. Mulai dari refitalisasi seluruh instalaltur listrik yang ada di DKP baik itu di unit-unit produksi seperti kolstor, air bersih dan pabrik es untuk dilakukan pemisahan-pemisahan sehingga tidak lagi menjadi beban Pemda, melain beban pihak ketiga.

Ikhwal ini disampaikan Kepala DKP Ternate, Ruslan Bian saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (7/1). Menurut Ruslan, langkah ini diambil untuk mengurang beban Pemda dari sisi anggaran. “ Jika suda dipisahkan dan ditangung pihak ke lll, maka mampuh menekan oprasional DKP hingga 60-70 persen. Karena hampir setiap bulan pemakaiannya mencapai Rp. 80-90 juta, padahal kost listrik produksi itu digunakan pihak ke lll per tahunnya hampir Rp 1 Miliar,” katanya.  

Selain menitikfokuskan pada pemisahan, DKP juga meniktikfokuskan pada program pemberdayaan masyarakat seperti bantuan mesin ketinting, Armana GS 2 ton, rumpon. “ DKP juga merefitalisasi pabrik Es Balok berkapasitas 10 ton menjadi 20 ton per hari. Ini untuk menjawab kebutuhan warga (nelayan) yang setiap hari melakukan penangkapan ikan namun masih mengalami kekurangan suplai es balok,” sambung Ruslan.

Ruslan mengatakan, perbaikan juga dilakukan pada fasilitas penyimpanan ikan seperti kolstrol pembekuan. Ia mengaku, kolstrol pembekuan ikan yang di miliki saat ini sudah termakan usia. Karena itu, butuh perbaikan kembali demi menhasilkan hasil yang memuaskan. “ Usianya diatas 10 tahun dan rata-rata suhunya tidak stabil lagi. Kadang terjadi kerusakan secara mendadak,” katanya.

Program lain seperti konserfasi di sektor kelautan dan perikanan dan penghijauan mangrove juga menjadi priotas. Penghijauan mangrove akan dilakukan di Kecamatan Moti. “ Perbaikan habitat ikan (rumah ikan) dan penumbuhan karang laut yang bermodel Transtalasi juga masuk program prioritas,” terangnya.

Meski begitu, Ruslan mengaku saat ini masih tahup persiapan secara kelembagaan. Mulai dari persiapan panitia pengadaan, pejabat pembuat komitmen (PPK), dan panitia pelaksana teknis kegiatan.  “ Kalau ini sudah tertata dengan baik, Februari 2019 kita mulai action,” akunya. (ko/red)
Komentar

Berita Terkini