|

Dituding Rolling ASN Langgar Aturan, Ini Jawaban Sekda Morotai



 Sekda Kabupaten Pulau Morotai Muhammad M. Kharie
MOROTAI,BRN Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai menilai mutasi pejabat eselon II,III dan IV beberapa waktu lalu tidak menyalahi aturan, hal ini disampaikan Sekda Morotai Muhammad M. Kharie melalui kabag humas dan protokuler Abdul Karim kepada reporter brindonews.com, Rabu (9/1/2019).

Menurutnya, surat panggilan dari DPRD kepada Sekda, Kepala BKD dan Kabag Humum untuk dimintai keterangan terkait dengan pelantikan tersebut, akan tetapi tidak di hadiri sebab mekanisme pelantikan itu bedasarkan aturan yang berlaku.  

Kata dia, peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 1 Tahun 2019 selaku pejabat pembina kepegawaian telah melimpahkan kewenangannya kepada Sekertaris yang menjadi dasar mutasi itu dilaksanakan, ungkapnya.

Jika terdapat opini, dimana jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator dan pengawas melakukan rolling jabatan dianggap tidak syah itu keliru, karena rolling jabatan itu sesudah sesuai dengan prosedur yang berlaku.

"Pejabat yang diberikan kewenangan oleh Bupati melaksanakan mutasi, pengangkatan dan pemberhentian ASN dalam hal ini Reformasi birokrasi, selalu menjadi perhatian pemerintah daerah salah satu titik berat kebijakan, ini di tempatkan pada manajemen sumber daya aparatur”.

Lanjut dia, pelaksanaan Mutasi disamping sebagai instrumen pembinaan, juga mempromosikan sejumlah ASN yang dinilai mumpuni untuk mengemban tugas dan tanggungjawab sesuai perangkat daerah dengan tingkatan jabatan, "imbuhnya.

Lanjutnya, apa yang dilakukan pemerintahan sesuai tatakelola pemerintahan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tatakelola yang sistemik. Bukan berdasar pada pendekatan relasional atau identitas tertentu. Pemerintah daerah menjalankan karier berdasarkan sistem merit. "Loyalitas diutamakan dalam sistem bukan pada person, "tutupnya. (Fix/red)

Komentar

Berita Terkini