|

Dekot Tunda Pengesahan Tiga Perda

Mubin A. Wahid
TERNATE, BRN - Optimisme Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Ternate untuk merealisasi target Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2019 terbilang sedikit kesulitan. Hal ini karenakan usulan revisi peraturan daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2011 tentang pelayanan retribusi pasar masih mentok di meja panitia khusus (Pansus) Dekot Ternate.

Alasan penundaan pengesahan Perda Nomor 5 tahun 2011 karena Pansus Dekot masih melakukan pengkajian mendalam. Langkah ini diambil agar Pemkot Ternate tidak kesulitan ketika diterapkan.

Wakil Ketua I Dekot Ternate, Mubin A. Wahid menuturkan ada tiga Perda yang ditunda pengesahannya. Yaitu Perda Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Perda Zonasi Pasar, dan Retribusi. Mubin mengatakan, alasan ketiga Perda yang ditunda pengesahannya itu karena masih membutuhkan kajian mendalam terutama dua Perda yang terkait Zonasi Pasar, dan Retribusi.

“ Karena memang menurut Pansus, Retribusi itu harus di kaji lebih jauh terkait dengan besar tarif yang dinaikkan, nanti disesuaikan dengan kajian-kajian. Kemudian zonasi pasar, ada regulasi yang lebih tinggi yang perlu dilihat, perlu di formulasi sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi dan mampu mengamodir berbagai kepentingan masyarakat di pasar, maka dengan alasan itu kita tunda pengesesahannya pada paripurna kemarin. Sehingga dengan kajian lebih mendalam terhadap kedua Perda itu untuk efektif pemberlakuannya setelah disahkan, itu tujuannya,” jelas Mubin saat ditemui usai mengikuti pembukaan masa sidang pertama Dekot Ternate, Senin (7/1).

Menurut Mubin, pengesahan satu Perda harus komprehensif dan melalui pertimbangan baik substansif termasuk payung hukumnya. Sehingga Perda yang masih dikaji itu tidak menjadi pajangan semata. “ Agar kedua Perda itu disahkan jadi peraturan daerah, Pemkot tidak kesulitan untuk diterapkan pada masyarakat,” ujarnya.

Politisi PPP ini mengatakan, Perda zonasi pasar, dan retribusi masih terdapat kekurangan disisi besan tarif. Karena itu Pansus Dekot masih melakukan pengkajian lebih mendalam terkait besaran tarif yang dinaikan. “ Pansus Dekot masih melakukan pengkajian lebih intens. Melihat substansi pasal per-pasal dan centolan satu dengan yang lainya agar salin berkaitan. Juga melihat formulasi-formolasinya sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan pertauran perundang-undang lebih tinggi,” terangnya.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Ternate, Nuryadin Rachman mengatakan, pengesahan Perda yang diusulkan itu sangat berdampak pada peningkatan PAD tahun ini. “ Apalagi target penerimaan PAD kita tahun ini sebesar Rp 13 miliar,” kata Nuryadin belum lama ini.

Terpisah Ketua Pansus II dekot Ternate, Zainal Hi. Hasan dikonfirmasi via handphone tak menggubris. Panggilan dan SMS yang masuk di ponselnya tidak dibalas hingga berita ini di publis. (ko/red)
Komentar

Berita Terkini