|

Dekot Bahas Kelanjutan Sport Hall dan Pembebasan Lahan Kediaman Gubernur

MUBIN A. WAHID

TERNATE, BRN - Kaburnya status kepemilikan lahan di Keluarahan Ubo-ubo Kota Ternate Selatan mengundang reaksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate. Sebagai tindak lanjut, Dekot Ternate menggelar rapat dengar pendapat (RDP) gabungan melibatkan Komisi I dan Komisi III Dekot Ternate, Sekot Ternate, Kepala Dinas Perkim, Kepala Dinas PUPR dan Kepala BPKAD serta Kepala Bapelitbangda di ruang Exsekutif DPRD pukul 14.00 WIT, Jumat (18/1)

Selain membahas kelanjutan pembangunan Sport Hall polemik, pertemuan itu juga membahas pembebasan lahan kediaman gubernur di Keluarahan Kalumpang, Kota Ternate Tengah. Menurut kabar, pembangunan Sport Hall kini di hentikan karena bermasalah kepemilikan lahan. Lahan diatas Sport Hall itu masih tarik menarik antara Polda Malut dan Pemkot Ternate.

Wakil Ketua I Dekot Ternate, Mubin A Wahib meminta perhatian serius Pemkot Ternate terhadap setiap program atau kegiatan yang berkaitan dengan lahan. Langkah menurut dia, agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. “ Sebelum perencanaan pembangunan di jalankan, status atau kepemilikan lahan sudah harus benar-benar tuntas sehingga tidak timbul permasalahan seperti saat ini, misalnya pembangunan Sport Hall di Kelurahan Ubo-ubo,” terang Mubin.

Polisi PPP ini menyarankan kepada Pemkot Ternate untuk berkoordinasi secara insten baik badan petahanan nasional maupun Polda Malut supaya semuanya clear. Sebab, kata dia, selain memakan anggaran begitu besar, proyek multiyears itu kembali dianggarkan pada APBD 2019 senilai Rp 17 miliar. “ Karena itu kami berharap di tahun ini harus selesai,” ujarnya.

Menurut Mubin, status tanah yang saat ini di bangun Sport Hall itu tidak bermasalah. Hanya saja, setelah keluarnya UU NO 11/1999 tentang pemekaran wilayah, maka tanah itu sudah beralih ke Pemkot yang di kuasai Pemdes Ubo-ubo kemudian datanya di rencanakan Pemkot Ternate untuk membangun Sport Hall.

Tak hanya itu, Mubin juga menjelaskan status tanah kediaman Gubernur KH Abdul Gani Kasuba di Kelurahan Kalumpang Kota Ternate Tengah. Mubin menceritakan, status tanah tersebut sebenarnya tidak bermasalah. Sejak keluarnya UU No 11/1999 pada 2016 lalu, satu tahun kemudiannya kota madya di bentuk dan di mekarkan menjadi Provinsi Maluku Utara yang didalamnya ada beberapa kabupaten.

“ Seluruh aset di serahkan ke pemerintah kota, maka Bupati Halbar saat itu menyerahkan ke pemerintah kota. Saat penyerahan, ada lahan seluas 1.500 m2 di tambah luas tanah 449 m2 miliki salah satu warga, Lopen. Namun karena kepemilikannya masih atas nama Lopen, Pemkot tidak bisa mengurus sertifikat hak milik. Karena itu pemerintah berkoordinasi dengan BPN karena ini milik sah Lopen sesuai sertifikat yang dimiliki,” kisah singkatnya sembari berharap kepada Pemkot Ternate tetap mejaga hubungan baik dengan Polda Malut dan Pemprov Malut agar tidak menimbulkan masalah yang yang tidak di inginkan. (Am/red)
Komentar

Berita Terkini