|

Camat Bantah Stafnya Didiskriminasi

CAMAT MOROTAI TIMUR

MOROTAI, BRN - Sikap Benny Laos memutasi stafnya di bagian Humas dan Protokoler di lingkup Pemkab Morotai mendapat justru mendapat perlakuan tidak menyengkan. Dugaan diskriminasi ini ketika para pegawai korban mutasi itu bertugas di tempat yang baru, salah satunya di Kecamatan Morotai Timur.

Mereka diperlakukan selayaknya anak ‘tiri’. Pasalnya, para ASN yang baru pindah itu dibuat daftar absensi secara terpisah dengan pegwai lama. Pegawai lama menggunakan absensi standar yang dibuat Pemkab, sementara pegawai yang baru disediakan selembar kertas HVS untuk dijadikan absen.

Perlakuan tidak menyenangkan ini dibenarkan salah satu pegawai di Kecamatan Morotai Timur (Mortim). Dia mengatakan, perlakuan diskriminasi itu akibat dari unjuk rasa melawan terhadap Bupati Morotai, Benny Laos serta Sekda Morotai, Muhammad M. Kharie pada Desember 2018 lalu.

“ Kami diberikan absensi khusus (kertas HVS) kalau ASN yang sudah lama, pakai absensi standar yang ukurannya hampir 1 meter,” ucap ASN yang baru di mutasi di kantor Camat Mortim ini , Senin (21/01/2019).

Sumber yang meminta tidak menyebutkan identitasnya itu menganggap ini merupakan sebuah pelecehan. Dia menduga, perlakuan diskriminasi ini merupakan kepanjangan tanagn ketidakpuasan pemkab setelah memutasi puluhan ASN. Karena itu dia berharap kepada bupati dan sekda agar jangan lagi menaruh dendam terhadap mereka. Sebab mutasi sudah merupakan bagian dari sebuah hukuman.

“ Kalau sudah pindah itu artinya jangan lagi ada yang membeda-bedakan. Kok yang lain diberikan absensi standar, lalu kami diberikan absensi khusus. Atau mungkin ini hukuman baru diberlakukan absensi khusus,” sebutnya.

Terpisah Camat Morotai Timur, Sahril Umasugi dikonfirmasi membantah dugaan diskriminasi terhadap ASN yang baru dimutasikan itu. Sahril mengatakan, meski menggunakan kertas HVS sebagai, namun itu bukanlah tindakan diskriminasi.

“ Kalau di bilang diskriminasi itu tidak ada, memang benar absensinya semacam kertas HVS, itu karena lembaran absen di kecamatan habis. Kami sudah ambil (absen) di kantor bupati untuk di bawah ke kantor camat,” katanya membantah.

Sahril mengakui penyediaan absen HVS juga masih diterapkan sejumlah pegawai lamanya. Dari 27 staf di kantornya, 7 orang staf diantara masih menggunakan absen dari kertas HVS.

“ Absen standar di kantor camat hanya 20 lembar, sementara pegawai saya 27 orang. Kalau ditambahkan dengan 5 pegawai baru semuanya 12 orang yang menggunakan absen standar pemkab, jadi tidak ada diskriminasi,” tandasnya. (fix/red)
Komentar

Berita Terkini