|

Tak Penuhi Undangan, DPRD Pastikan Keluarkan Hak Angket



Bentuk Protes Terhadap Kebijakan Bupati Morotai, Inilah Sikap dan Tindakan Masyarakat Morotai
MOROTAI,BRN - Bupati Pulau Morotai, Benny Laos nampaknya tidak gentar dengan ancaman lembaga DPRD keluarkan rekomendasi lengserkan posisinya sebagai Bupati Morotai. Buktinya DPRD melayangkan surat resmi terhadapnya agar hadiri rapat bersama DPR Senin (3/12) untuk dimintai keterangan seputaran polimik kebijakannya sehingga berujung pada aksi unjuk rasa yang sudah berlangsung dua pekan ini.

Ketidak hadiran Bupati dalam undangan resmi tersebut membuat DPRD mengancam bakal keluarkan hak angket. "Jika panggilan kedua dan ketiga Bupati tidak hadir, kami secara kelembagaan akan keluarkan hak angket, "ancam Wakil Ketu II DPRD,  Rasmin Fabanyo dihadapan masa aksi saat berunjuk rasa didepan kantor DPRD, Senin kemarin.

Rasmin bilang, berdasarkan mekanisme dan tata tertib DPRD, bahwa jika surat panggilan pertama, kedua dan ketiga tidak diindahkan Bupati, itu sama halnya dengan hak interpelasi sudah dikeluarkan. Karena sifat surat menurut aturan panggilan sama halnya dengan hak interpelasi.

"Kami juga terima surat resmi dari Polres, agar DPRD mempertimbangkan kembali kehadiran Bupati, tapi yang pasti kami akan kembali layangkan surat kembali terhadap Bupati, "cetus Rasmin.

Hal yang sama juga disampaikan Ketua DPRD, Fahri Hairuddin mengaku hak angket itu atas persetujuan 20 anggota DPRD. "Jadi kami harus melalui mekanisme yang sudah diatur, "singkat Fahri.

Kendati sudah mendengar pernyataan resmi dari kedua ketua DPRD. Namun masa aksi yang mengatas namakan Koalisi Masyarakat Morotai Bersatu (KMMB) terus menggelar unjuk rasa didepan kantor DPRD dan mengancam terus menggelar unjuk sebelum Bupati dilengserkan dari jabatannya

Sebagai bentuk kekecewaan masa terhadap Bupati yang tidak penuhi undangan lembaga DPRD. Masa aksi lantas membakar peti mayat dan kaos yang terdapat gambar Bupati, Benny Laos yang sudah duluan disiapkan masa aksi. (Fix/red)

Komentar

Berita Terkini