|

Tak Gubris Panggilan Pertama, DPRD Kembali Panggil Bupati


MOROTAI, BRN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pulau Morotai nampak serius mengeluarkan hak angket melengserkan Benny Laos dari jabatannya.

Kenapa tidak, setelah panggilan pertama pada Senin (3/12) kemarin tidak dipenuhi Benny Laos, Selasa (4/12) DPRD kembali melayangkan surat panggilan kedua terhadap orang nomor satu di Pemkab Pulau Morotai itu. Masuknya surat kedua di meja Benny sendiri untuk dimintai penjelasan polemik kebijakannya yang berujung pada unjuk rasa yang melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemkab Morotai dan masyarakat.

Data yang diperoleh Brindonews.com, surat pemanggilan kedua terhadap Benny Laos tertanggal 3 Desember 2018 dengan nomor surat 156.2/138/DPRD-PM/2018 tentang rapat dengar pendapat (RDP). DPRD menjadwalkan RDP bersama Benny Laos pada Rabu (5/12/2018) besok di ruang sidang DPRD Morotai. Isi surat tersebut DPRD berharap Benny Laos bisa mengahdiri rapat yang di maksud.

“ Surat resmi yang dilayangkan berdasarkan Undang-Undang (UU) MD3 nomor 17 tahun 2014 Pasal 74 dan tata tertib (tatib) DPRD nomor 3 tahun 2018 Pasal 154 ayat 1 (satu) huruf m, dan ayat 14 (empat belas) tentang rapat dengar pendapat,” tulis DPRD dalam surat.

Surat panggilan pertama dengan nomor surat 156.2/136/DPRD-PM/2018 tertanggal 30 November 2018 yang di tandatangani Ketua DPRD Morotai, Fahri Hairuddin itu ada beberapa problem perlu di bahas. Diantaranya, kirsu ASN di lingkup Pemkab Morotai, turunya nilai beli masyarakat, monopoli proyek dan gratifikasi,  serta proyek pembangunan sekolah unggulan yang mengakibatkan 19 sekolah ditutup.

Pelaksana tugas (Plt) Sekwan DPRD Morotai, Muhamad Kasim Ali saat dikonfirmasi membenarkan adanya surat tersebut.

“ Sudah layangkan surat ke yang bersangkutan. Kami sudah berikan ke Bupati melalui Setda Morotai,” akunya. (Fix/red)
Komentar

Berita Terkini