|

Rolling Jabatan, Satu Pejabat di Nonjob

BENNY LAOS

MOROTAI, BRN - Bupati Morotai, Benny Laos kembali merolling jabatan pejabat esalon II dan III di lingkup Pemkab Pulau Morotai. Rolling jabatan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati nomor 821.22/784.205/KEP-PM/XI/2018.

Sedikitnya tiga pejabat masuk dalam rolling jabatan tersebut. yakni Kepala Inspektorat sebelumnya ditempati Nursina Nabiu diganti dengan Marwanto Prasetyo. Jabatan Marwanto sebelumnya sebagai Auditor Madia Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara (Malut). Sementara Nursina dikembalikan ke jabatannya lamanya yaitu  Sekretaris Insepktorat Morotai.

Sementara Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Morotai, Husen Moni di nonjob di isi Hawa Umar. Hawa sebelumnya menjabat Kepala Bidan (Kabid) Kesiapsiagaan BPBD Morotai, sedangkan Husen turun menjadi staf biasa. Kabid Kesiapsiagaan BPBD Morotai diisi oleh Pardi Sumtaki.

Benny Laos dalam sambutannnya mengaku, salah satu dimensi tata kelola Pemkab Morotai yang paling disoroti saat ini adalah reformasi birokrasi. Karena itu dirinya harus merolling jabatan. “ Kami menyimak perdebatan di ruang publik akhir-akhir ini memang ada yang menilai, Pemkab Morotai keliru membuat kebijakan dengan merubah kebiasaan lama birokrasi pemerintahan yang paternalistik, patron-klien, dan cenderung mengalami inefisiensi, karena dianggap sebagai sesuatu yang aneh. Sementara, ada pihak-pihak yang sadar betapa kebijakan merubah kebiasaan lama adalah langkah maju menuju tata kelola pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip reformasi birokrasi,” ucap bupati.

Menurut Bupati, pandangan itu baik, tapi tidak semuanya benar. Karena ada yang kurang dan mestinya jika bekerja akan menjadi jembatan antara input kebijakan dan output di lapangan. Di tambah Pemkab Morotai mewacanakan perombakan birokrasi dari model lama ke model baru dan diikuti manajemen ASN sesuai sistem merit justru banyak jabatan pimpinan tinggi sulit menerjemahkan konsep-konsep reformasi birokrasi ke level operasional.

“ Padahal birokrasi yang diamanatkan dalam semangat reformasi, menuntut tatakelola yang fleksibel. Tata kelola yang memudahkan prosedur layanan, memotong rantai birokrasi, membayar salary sesuai performa, sampai pada promosi karier yang berlandaskan sistem merit,” tuturnya.  

Beberapa wewenang ini, kata Benny, sifatnya distributif. Pemkab Morotai sengaja bagi-habis kepada pejabat yang dianggap berkompeten mengeksekusi kewenangan dimaksud. Namun, kapa yang dilakukan saat ini seolah-olah cenderung mempertahakan kekakuan birokrasi.

Dinas dan badan teknis yang enggan melepaskan wewenang distributif pada pejabat atau instansi teknis di bawahnya, misalnya di tingkat kecamatan. Sementara fokus pada pembangunan pemerintah pusat maupun daerah yang tersebar di desa-desa pemerintah di tuntut hadir memberi layanan langsung kepada masyarakat. “ Dalam kenyataan terjadi ketimpangan sumber daya manusia di kecamatan dan desa-desa sebagai unjung tombak pelayanan publik,” kata Bupati. (Fix/red)
Komentar

Berita Terkini