|

RDP Sengketa Pilkades Tibobo



HALBAR, BRN - Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) secara serentak di Halmahera Barat telah selesai. Para calon kepala desa yang memenangkan pertarunganpun boleh berbangga diri. Meski bagitu, tidak semua desa yang melakukan pemilihan begitu saja dinyatakan selesai.

Seperti di Desa Tibobo, Kecamatan Sahu Timur Kabupaten Halmahera Barat (Halbar). Pemilihan di desa ini ikuti tiga calon, yakni nomor urut 1, Face Kati, nomor urut 2, Alexander Baura, dan nomor urut 3, Antoni Gabi. Sesuai hasil pemilihan, pertarungan dimenangkan calon nomor urut 2, Alexander Baura dengan perolehan 183 suara. Di susul calon nomor urut 3, Antoni Gabi dengan 181 suara, sementara calon nomor urut 1, Face Kati di posisi terakhir dengan perolehan suara nol.

Kemenangan Alexander tak membuat dirinya tersenyum lebar. Pasalnya, pemilihan kepala desa di Tibobo kini di soalkan pesaingnya Antoni Gabi. Cakades nomor urut 3 ini keberatan karena adanya dugaan pelanggaran administrasi dilakukan Panitia Pilkades Tibobo, Kecamatan Sahu Timur Kabupaten Halbar.

Tak putus sampai disitu, Antoni juga menemukan dugaan ketidaknetral Panitia Pilkades. Panitia Pilkades dan Panitia Pengawas berpihak pada Alexander Baura. Di 6 November 2018, Donal Suatalbessy (Panitia Pilkades) kedapatan membagi undangan pemilihan sekaligus mengajak masyarakat untuk memilih Cakades nomor urut 2, Alexander Baura.  

Dugaan pelanggaran tersebut langsung direspon Panitia Khusus (Pansus) Pilkades Halbar. Jumat (7/12) tadi Pansus Pilkades menggelar rapat dengar pendapat (RDP) terkait dugaan pelanggaran yang dimaksud. RDP dihadiri  Ketua Pansus Pilkades, Sofyan Kasim, Wakil Ketua Pansus Pilkades, Jufri Muhammad, dan para anggota Pansus. Panitia Pilkades Tibobo, Panwasdes, dan perwakilan masyarakat turut hadir dan mengikuti RDP tersebut.

Dalam RDP ini, sejumlah keganjalan lain berhasil diungkap, salah satunya pemutakhiran daftar pemilih tetap (DPT) Pilkades Tibobo. Setelah di kroscek DPT, ditemukan salah satu pemilih atas nama Hengki Rorang yang bukan penduduk asli Desa Tibodo. Hengki di ketahui warga asal Manado, Sulawesi Utara yang diakomodir salah satu oknum anggota panitia Pilkades.   

Selain itu, ada juga satu pemilih atas nama James Dimes. James merupakan warga Desa Tuguis Kecamatan Loloda yang diakomodir panitia dan di masukkan ke DPT. Kedua pemilih ini di ketahui tidak memiliki dokumen kependudukan desa Tibobo, namun diikutkan dalam pemungutan suara pada 7 Desember 2018. Sementara 7 (Tujuh) warga Desa Tibobo tidak di beri hak pilihnya. Hal ini tentu bertentangan Pasal 12 Perda Nomor 2/2018.

Cakades nomor urut 3, Antoni Gabi mengatakan, Pilkades Tibobo catat hukum. Karena itu dirianya meminta kepada Panitia Pilkades Tibobo membatalkan penetapan Alexander Baura sebagai kades terpilih.

Sekretaris Panitia Pilkades Tibobo, Adrianus Makasiahe mengatakan, terkait DPT itu sumbernya dari Panitia Pilkades di tingkat kabupaten. Penyedoran nama-nama DPT kemudian di tindak lanjut dalam Daftar Pemilih sementara (DPS) dan selanjutnya ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT). Ada juga bersumber dari KPU berdasarkan DPT Pilgub.

“ Karena DPS  dari kabupaten itu kami tidak tahu dari mana asal-usulnya, yang pasti banyak sekali warga Desa Tibobo yang punya hak pilih tidak ada dalam DPT,” kata Adrianus.

Menariknya, pernyataan Adrianus Makasiahe dibantah teman sesama Panitia Pilkades, Joni. Joni menuding perkataan Adrianus tidak mendasar. Ia mengatakan, setelah panitia (termasuk dirinya) mendata warga Tibobo untuk di akomodir dalam DPT, nama-nama DPT yang bersumber dari Panitia Pilkades tingkat kabupaten tidak di pakai.

“ Karena DPT itu dibuat sendiri oleh Ketua Panitia dan Sekretaris Panitia Desa Tibobo yang tidak pernah berkoordinasi ke pihaknya, sehingga itu memunculkan kejanggalan,” kata Joni.

Sementara itu, Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pilkades, Jufri Muhammad menuturkan, polemik DPT tentunya memengaruhi hasil perolehan suara. Dua pemilih tercatat bukan warga Tibodo asli namun mengikuti pemilihan, semnetara 7 pemilih yang merupakan warga asli Tibobo tidak didata Panitia Pilkades.

Karena itu, Ketua Komisi I DPRD Halbar itu mengatakan, akan mendalami pokok permasalahan dan kemudian di tindak lanjut. Jika benar adanya, maka kami buatkan Perda yang didalam terkait pemberian sanksi tegas terhadap keterlibatan panitia mengakomodir pemilih diluar penduduk asli Desa Tibobo. 

“ Sanksinya berupa pemberhentian serta tidak bisa menjabat sebagai perangkat desa selama enam tahun berjalan,” tegas Jufri. (Yadi/red)
Komentar

Berita Terkini