|

Rakor e-government Menuju Morotai Berdaya Saing



MOROTAI, BRN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Morotai terus menggarap penerapan pemerintahan elektronilk atau e-government. Terobosan pemerintahan berbasis elektronik ini untuk penguatan penyelenggaraan pemerintah daerah berbasis elektronik menuju Morotai maju.

Untuk menguatkan itu, Pemkab Morotai menggelar rapat koordinasi (Rakor) yang dihadiri Kepala Kejari Morotai, Supardi dan sejumlah pimpinan SKPD di Pemkab Morotai. Kepala Desa (Kades) dan Anggota Badan Permusyawatan Desa (BPD) se-Pulau Morotai ikut mengahdiri Rakor tersebut. Rakor digelar di Aula Kantor Bupati, Sabtu (8/12) dengan tema "Penguatan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berbasis Elektronik Menuju Morotai Maju, Mandiri dan Berdaya Saing".

Sebelum membaca amanat tertulis Benny Laos, Asisten II Setda Morotai, Alexsander Wermasubun lebih dulu menyampaikan permintaan maaf Benny Laos. Benny tak berkesempatan hadir karena sedang mengikuti penganugerahan daerah-daerah inovatif, dan daerah berprestasi dalam penerapan teknologi infrastruktur di luar daerah.

Alexander mengatakan, untuk menuju kemandirian dan daya saing perlu personil yang kreatif dan inovatif dalam menerapkan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi. Penguatan kelembagaan juga tak luput dari perhatian bupati, disamping itu juga harus ada pengawasan yang ketat agar alokasi sumber daya dapat terkontrol, dan berfungsi efektif untuk kemaslahatan masyarakat.  


Kepala Kejari Morotai Supardi menyentil persoalan Dana Desa (DD). Ia mengungkapkan, DD sering kali bermasalah. Bermasalahnya DD karena dari sisi perencanaan tidak melibatkan masyarakat, tata kelola desa, dan data dukungan.

“ Dokumentasi yang kurang matang inilah sehingga DD sering bermasalah. Tanpa hal-hal tersebut bakal perpengaruh pada implementasi dan proses selanjutnya,” kata Supardi.

Untuk mengantisipasi atau mengindari DD yang sering bermasalaah di perlukan pemahaman regulasi/aturan. Orang nomor satu di lingkup Kejari itu mengimbau kepada aparatur desa agar memahami aturan. Sehingga anggaran yang masuk ke desa dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.

“ Bagi desa yang sengaja bermain api diharapkan menyelesaikan permasalahan administrasi, dengan memaksimalkan aplikasi yang sudah di sediakan. Jika tidak dengan segera sampai dengan 2019, maka kejaksaan akan melakukan penindakan,” tegasnya.

Dalam hal pengawasan DD, Lanjut Kajari, para kades diharapkan dapat memanfatkan fasilitas pendampingan yang telah disiapkan kejaksaan, meliputi tim pengawal, pengamanan pemerintah dan pembangunan Daerah (TP4D).

“ Tujuan TP4D untuk mempermudah Kades. Pendampingan ini tidak dipungut biaya,” katanya.

Plt Kades Gotalamo, Yanto A. Gani mengapresiasi Rakor tersebit. Baginya, Rakor ini sangat bermanfaat bagi kades sebagai informasi awal untuk menyatukan persepsi dalam mengusung pembangunan desa di 2019 nanti.

“ Melalui sinkronisasi program Pemda terutama soal realisasi anggaran dan LPJ yang berbasis elektronik, harapan kami kedepannya segalanya program di Desa bisa berjalan lancar tepat sasaran dan  trasparan,” ucapnya.

Halima A. Rahman dalam laporannya mengaku, tujuan di adakan Rakor ini dalam rangka optimalisasi fungsi lini terdepan yang berhubungan langsung dengan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik.

Sementara Kabag Humas dan Protokoler, H. Abdul Karim menuturkan, pelaksanaa Rakor ini bupati berkeinginan agar terciptannya visi pembangunan di Morotai yang lebih ditekankan pada pilar penyokong pembangunan meliputi pembangunan industri maritim, perikanan, pertanian dan pariwisata.

“ Serta menopang terciptanya pertahanan dan keamanan daerah yang kondusif demi terwujudnya visi pembangunan kabupaten Pulau  Morotai, sehingga terwujudnya kualitas perencanaan pembangunan yang terpadu, berkelanjutan dan berkeadilan,” urai Karim. (Fix/red)
Komentar

Berita Terkini