|

Polres Morotai Jawab Tudingan Warga

Pertemuan yang berlangsung di Mapolres Morotai, Kamis (6/12). 

MOROTAI, BRN - Tudingan masyarakat Kecamatan Morotai Timur (Mortim) dan Kecamatan Morotai Utara (Mortu) yang dialamatkan ke Polres Morotai akhirnya di respon Kapolres Moroati.

Masyarakat dua kecamatan ini menuding pihak Polres Morotai mencegat mereka saat mahu bergabung dengan massa aksi yang berunjuk rasa di depan kantor DPRD Morotai. Saat itu masyarakat dua kecamatan ini menumpangi dump truk menuju kantor DPRD dan bergabung bersama-sama menyuarakan Benny Laos turun dari jabatannya sebagai bupati dan mengikuti rapat bersama pihak DPRD.  

Tudingan tersebut langsung di respon Kapolres Morotai, AKBP. Mikael Sitanggang dengan melakukan pertemuan bersama di Mapolres Morotai, Kamis (6/12). AKBP Mikael menjelaskan, pihaknya tidak sama sekali memiliki niat untuk menghalangi masyarakat untuk menggelar unjuk rasa. Karena menurutnya, menyampaikan pendapat dimuka umum sudah menjadi hak bagi seluruh masyarakat yang diatur dalam undang-undang (UU).

“ Selama unjuk rasa dilangsungkan, kami dari kepolisian tidak melakukan sesuatu hal yang merugikan rekan-rekan semua. Dalam lubuk hati yang paling dalam, kami berharap masa yang berunjuk rasa harus aman saat mengikuti aksi, sejauh ini saat unjuk rasa berlangsung massa tidak beradu argumen dengan petugas. Yang kami permasalahkan itu supir yang tidak memiliki surat-surat kendaraan,” tukas Kapolres.

AKBP. Mikael berharap setiap aksi yang dilakukan tidak lagi sertai pemalangan atau memboikot aktivitas perkantoran. karena menurutnya, hal tersebut dapat mengganggu pelayanan masyarakat itu sendiri. Untuk itu ia meminta masyarakat yang hadir pada pertemuan ini memahaminya.

“ Boleh rekan-rekan menyusun tema tentang ASN, tapi jangan di tutup kantor-kantor pemerintahan,” pinta Kapolres.

Hasanudin Seba, perwakilan dari masyarakat ini mengaku massa aksi yang mengatasnamakan Koalisi Masyarakat Morotai Bersatu (KMMB) sangat tergugah yang disampaikan Kapolres. Bahkan dirinya mengapresiasi pihak kepolisian karena selalu mengawal unjuk rasa kurang lebih dua pekan terakhir.

“ Tapi yang kami inginkan bupati harus objektif dalam membuat kebijakan, karena bagi kami kesejatra masyarakat Morotai tidak merata dan kami meminta kapolres bisa menyampaiakn kepada bupati,” kata Hasanudin.

Fandi Hi. Latif juga senada yang diutarakan Hasanudin. Dirinya berharap agar kapolres dapat menyampaikan ke bupati agar memenui langsung masyarakat ketikan berunjuk rasa terkait kebijakan yang menjadi polemik.

“ Selaku seorang pemimpin harus ditegur, pemimpin itu harus menerima kritiikan untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam pengambil kebijakan,” tutup Fandi. (Fix/red)
Komentar

Berita Terkini