|

KPU Malut Gelar Rakor DPTHP-III

Grafik penetapan hasil perubahan DPT tahap II. Sumber: Pleno KPU Malut, 30 Novermber 2018
TERNATE, BRN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Utara menggelar rapat koordinasi (rakor) penyempurnaan daftar pemilh tetap hasil perubahan tahap III (DPTHP-III) Pemilu 2019. Rakor dalam rangka pembenahan data pemilih Pemilu 2019 ini dihadiri perwakilan masing-masing KPU kabupaten/kota di Malut.

Anggota Komisioner KPU Malut, Safril Syawal mengatakan, rakor ini berupaya terus melakukan pembenahan data pemilih. Pembenahan tersebut, meliputi penghapusan pemilih tidak memenuhi syarat (TMS), memasukan pemilih yang telah memenuhi syarat namun belum masuk dalam daftar pemilih dan perbaikan elemen data pemilih.

“ Setelah KPU provinsi menerima perpanjangan masa penyempurnaan DPT selama 30 hari dari KPU RI, KPU Malut melakukan rapat koordinasi bersama KPU kabupaten/kota. Perpanjangan 30 hari itu setelah penetapan DPTHP tahap II di tunda, dan KPU Malut juga melibatkan Bawaslu karena ada sisi pengawasannya. Sedangkan Dukcapil terkait perekaman e-KTP untuk singkrong dengan DPT,” kata Safril usai rakor, Senin (3/12).  

Setelah di lakukan pencermatan, KPU Malut menerima masukan dari Bawaslu bahwa masi ada data ganda. Misal data pindah domisili dan data pemilih yang sudah meninggal dunia.  

“ Setelah rakor ini teman-teman KPU kabupaten/kota akan berkoordinasi dengan Bawaslu kabupaten/kota untuk melakukan pencermatan data-data itu, sehingga sebelum jadwal pleno penetapan tingkat kabupaten/kota pada 5-10 dan tingkat provinsi pada 8-12 Desember 2018 itu tidak ada masalah lagi,” sambungnya.  

Menurut Safril, DPT yang di tetapkan dalam DPTHP tahap II jumlahnya masih ada selisih dengan data perekaman e-KTP di Dukcapil Malut. Data perekaman per 31 Oktober 2018 menunjukan masih terdapat perbedaan. Misalnya di Kota Ternate dan Halmahera Selatan.

“ Di Kota Ternate jumlah penduduknya 216,589 dengan wajib KTP 153,980, yang baru melakukan perekaman e-KTP baru 124,749 dari 134,769 dengan presentase 87.5 persen. Sedangkan Halmahera Selatan, jumlah penduduknya 250,101 dengan wajib KTP 174,792 yang baru melakukan perekaman baru 97,501 dari 127,119 dengan presentase 72.7 persen,” ujarnya.  

Grafis data perekaman e-KTP di Maluku Utara per bulan OKtober 2018
Sementara itu, Ketua Bawaslu Malut Muksi Amrin menambahkan, penundaan DPTHP tahap II karena masih terdapat data pemilih yang tidak sesuai. Misalnya data pemilih yang sudah meninggal dunia namun masih terdaftar dalam DPT, hak konstitusional pemilih tidak terdaftar atau tidak terakomodir dalam DPT.

“ Data yang tidak sesuai ini misalnya, satu nomor induk kependudukan (NIK) di gunakan 5 pemilih/orang, kemudian ada juga 5 orang menggunakan satu NIK, itu problem. Pencermatan ini untuk menyamakan data kesesuaian sehingga tidak ada lagi masaalah, baik pleno tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun tingkat nasional,” kata Muksin.

Muksin berharap, setelah dilakukan pencermatan yang di kemudian di tetapkan nanti tidak lagi ada DPTHP tahap IV. Muksin mengtakan, dari pemaparan data perekaman e-KTP dari Dukcapil, masih ada problem di beberapa kabupaten/kota.

“ Misalnya di Kota Ternate, Halmahera Barat, dan Morotai. Dukcapil memaparkan ternyata data perekaman e-KTP dan DPT tidak sesuai. Sehingga itu penetapan DPTHP-III ini bagian dari terakhir, tidak ada lagi DPTHP lanjutan, clear di DPTHP III saja karena sekarang sudah mulai percetakan logistik,” katanya. (eko/red)
Komentar

Berita Terkini