|

KPMI Desak DKPP Pecat Lima Komisioner Bawaslu Malut



JAKARTA - Koalisi Pergerakan Mahasiswa Indonesia (KPMI) kembali mendatangi Kantor Bawaslu RI di Jl. MH. Thamrin No 14 Jakarta dan DKPP RI, Kamis (6/12).

Mereka mempertanyakan sikap Bawaslu Malut mengeluarkan rekomendasi diskualifikasi terhadap pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 3, Abdul Gani Kasuba dan M Al Yasin Ali (AGK - YA) pada perhelatan Pilgub Malut 2018.

Menurut mereka, sikap Bawaslu Malut mengeluarkan rekomendasi tersebut tidak mendasar. Mereka juga menduga lembaga yang di pimpin Muksin Amrin itu melanggarar kode etik penyelenggara pemilu.

Tak putus sampai disitu, massa aksi juga mendesak kepada Bawaslu RI agar menindaklanjut putusan DKPP soal pemberian sanksi kepada tiga Komisioner Bawaslu Maluku Utara, yakni Muksin Amrin, Aslan Hasan, dan Masita Nawawi.

“ Meminta Bawaslu RI untuk mencabut penghargaan yang di berikan Bawaslu Malut sebagai pengawas pemiliu terbaik. Karena berdasarkan putusan DKPP, Bawaslu Malut terbukti melakukan pelanggaran kode etik pada Pilgub Malut 2018,” ujar Koordinator aksi, Riswan dalam orasinya.

Tak lama berorasi di Kantor Bawaslu RI, massa aksi menuju Kantor DKPP RI. Di tempat ini, massa aski mendesak DKPP untuk memecat 5 (Lima) anggota Komisioner Bawaslu Malut karena telah melakukan konsprirasi politik dengan salah satu Paslon Cagub Maluku Utara. Dugaan konpirasi itu dikuatkan dengan rekomendasi diskualifikasi AGK-YA. “ Rekomendasi itu menurut kami prematur dan terkesan di paksakan,” kata massa aksi.


Rekomendasi diskualifikasi terhadap AGK-YA ini bermula dari laporan tim hukum paslon nomor urut 1, Ahmad Hidayat Mus dan Rivai Umar (AHM-Rivai). Menurut tim hukum paslon andalan Golkar dan PPP ini AGK yang diusung bersama mantan Bupati Halmahera Tengah, M Al Yasin Ali melalui PDI-P dan PKPI itu melanggar UU Nomor 10 tahun 2018 Pasal 71 ayat 2, 3 dan ayat 5 tetang pemilihan kepala daerah.

Dari laporan tersebut Bawaslu Malut kemudian menindaklanjut. Pada Kamis (1/11/2018) Bawaslu Malut mengeluarkan rekomendasi tentang penesuran pelangaaran administrasi pemilihan tertanggal 26 Oktober 2018. Rekomendasi Bawaslu dengan Nomor PM.05.01/413/MU/2018 itu merekomendasi ke KPU agar mendiskualifikasi AGK-YA dari kontestasi Pilkada Malut.

Rekomendasi tersebut berakhir dengan mengecewakan. Ini setelah KPU Malut bersepakat tidak mengakomodir atau tidak mendiskualifikasi AGK-YA sebagaimana rekomendasi Bawaslu. Keputusan KPU tidak mengakomodir rekomendasi tersebut setelah dilakukan rapat pleno pengambilan keputusan pada Kamis (8/11/2018) yang tertuang dalam berita acara dengan Nomor 213/PY.03.1-BA/82/Prov/XI/2018.

Dalam keputusan tersebut diputuskan AGK tidak terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilihan Pasal 71 ayat (2) UU Nomor 10/2016. Putusan ini dituangkan dalam Model PAPTL-2 KPU Malut tentang tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Malut terhadap dugaan pelanggaran administrasi pemilihan dengan Nomor 214/PY.03.1-BA/82/Prov/XI/2018. (RBL)
Komentar

Berita Terkini