|

Ketua dan Wakil I DPRD Morotai Nyaris Dihakimi Massa



MOROTAI, BRN - Desakan menurunkan Benny Laos dari kursi Bupati Morotai semakin menjadi-jadi. Rabu (12/12) Koaliasi Masyarakat Morotai Bersatu (KMMB) kembali berunjuk rasa di depan kantor DPRD Morotai.

Unjuk rasa di akhiri dengan heraing itu membuat empat anggota DPRD nyaris diamuk massa aksi. Mereka adalah Ketua DPRD Morotai, Fahri Hairuddin, Wakil Ketua I, Ricard Samatara, Mahmuda Kita, dan Noce Mokar.  

Insiden tak menyenangkan itu bermula menolak usulan hak angket melengser Benny Laos yang di usulkan KMMB. Keempat anggota DPRD yang mewakili masing-masing fraksi itupun langsung diserang massa aksi sebagai luapan emosi. Keempat wakil itu langsung diamankan polisi.

Hingga pukul 18:19 sore tadi ke empat anggota DPRD masih berada di ruang paripurna. Mereka belum bisa pulang ke rumah lantaran massa aksi masih berjaga-jaga di luar ruang paripurna DPRD. Ke empat anggota DPRD tersebut di kendali dan pengawalan ketat dari kepolisian.

Ketua DPRD Morotai, Fahri Hairuddin mengatakan, alasan belum dapat mengeluarkan hak angket karena butuh waktu untuk melakukan kajian sebelum usulan hak angket dikeluarkan.

“ Saya selaku ketua fraksi Golkar menolak dengan catatan akan mengkaji terlebih dahulu,” ucap Fahri saat hearing, Rabu (12/12).

Penolakan juga di lakukan Fraksi PDI-P dan Fraksi Gabungan. Kedua fraksi ini masing diwakili Wakil Ketua I DPRD Morotai, Ricard Satamara dan Noce Mokar. “ Fraksi Gabungan juga ikut menolak usulan hak angket. Kami perlu pendalaman dan butuh pengkajian, dan kami juga belum sampai pada tingkat angket, kami masih membutuhkan kajian-kajian unyut mendalaminya,” ucap Noce.

Terpisah, Wakil Ketua II DPRD, Rasmin Fabanyo kepada awak media mengaku optimis bisa menggulirkan hak angket meski saat ini sebagian besar anggota DPRD belum menyatakan sikap.

“ Yang pasti kami sudah nyatakan sikap telah keluarkan usulan hak angket. Kami akan konsolidasi dengan anggota DPRD lainnya untuk keluarkan usulan hak angket,” kata Rasmin.

Sesuai prosedur, usulan mengeluarkan hak angket minimal terdapat 7 orang anggota DPRD setuju. Ia mengklaim, saat ini sudah mendapat dukungan 7 anggota DPRD. “ Kami sudah punya tujuh orang yang telah usulkan hak angket, dan kami pastikan terus konsolidasi dengan teman-teman anggota DPRD lainnya,” katanya sembari mengaku, PKS sebagai insiator untuk keluarkan usulan hak angket. (Fix/red)
Komentar

Berita Terkini