|

DPT Pemilu Malut Naik

SYAHRANI SOMADAYO
TERNATE, BRN - Daftar pemilih tetap (DPT) Maluku Utara untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 naik tipis menjadi 803. 983 orang di bandingkan DPTHP-2. Jumlah ini jika dibandingkan dengan DPTHP-2 yaitu 789.123 orang ada selisih sebanyak 14.86 orang.

Hal ini terungkap dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) tahap III KPU Provinsi Malut di Grand Dafam Hotel, Selasa (11/12). 

Hal ini terungkap dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) tahap III KPU Provinsi Malut di Grand Dafam Hotel, Selasa (11/12). Rekapan tersebut menunjukkan ada perubahan DPT di 10 kabupaten/kota. 

Di Halmahera Barat 74.194 menjadi orang dari 74.666, Halmahera Selatan naik 157.241 orang dari 154.455 orang, dan Halmahera Tengah naik 34.648 orang menjadi 34.730 orang. Halmahera Timur naik 57.970 orang dari 56.717 orang, Halmahera Utara naik tipis menjadi 135.609 orang dari DPTHP-2 yaitu 134.224 orang. Kepulauan Sula naik dari 61.325 menjadi 63.738 orang, Kota Ternate ikut merangkak naik menjadi 124.668 dari 119.903 orang, Kota Tidore Kepulauan dari 70.412 menjadi 71.383 orang, dan Morotai 45.870 menjadi 47.000 orang. 


Ketua KPU Malut, Syahrani Somadayo mengatakan, perubahan DPT ini di karenakan masih ada DPT ganda, pemilih yang sudah meninggal dunia, dan pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat.

Perubahan juga karena ada pemilih yang di terdaftar sebagai pemilih baru. Pemilih yang belum terdata dalam DPT di masukkan ke DPT. “ Jadi di cermati lagi setelah DPHP-2 di tetapkan, ternyata masih sebagian yang ganda, kemudian ada juga yang sudah meninggal dan lain-lain. Tapi ada pemilih baru yang masuk, kemarin belum terdata sekarang sudah di data. Mudah-mudahan ini lebih baik, lebih bersih di banding sebelumnya,” kata Syahrani kepada wartawan usai rapat pleno penetapan DPTHP-3 di Grand Dafarm Hotel.  

Syahrani mengungkapkan, pleno rekapan DPTHP-3 yang di lakukan tidak menutup kemungkinan jadi pleno yang terakhir. Apakah masih ada rekomendasi perbaikan dari Bawaslu RI  dan atay masih ada keberatan partai politik. “ tergantung pleno di pusat, apakah masih rekomendasi atau tidak. Karena disini kita katakan selesai tapi tiba-tiba  di pusat kita di kasih waktu perbaikan lagi, itu kita belum tahu,” katanya.  

Syahrani juga belum mengetahui apakah pleno di tingkat nasional pada 15 Desember nanti jadi atau tidak. Karena ada beberapa kabupaten DPTnya diminta ditunda, misalnya di Sulawesi Tengah (Sulteng). “ Tanggal 15 itu jadwalnya tapi sampai sekarang kita masih menunggu jadwal dari  KPU RI untuk pleno tingkat nasional. Kita juga belum tahu apakah di tanggal 15 Desember itu final, karena Di Sulteng (Sigi dan Donggala) ada bencana sehingga butuh penyempurnaan lagi,” terangnya.

Berdasarkan hasil rekapan, kata dia, pengurangan DPT hampir terjadi di 10 kabupaten/kota. Hasil rekapan DPTHP-3 akan di serahkan ke KPU RI sesuai jadwal. “ Memang rencana di jadwal kita pleno itu tanggal 15 Desember, kita masih menunggu informasi lebih lanjut dari KPU RI apakah jadi atau tidak. Tapi Insyah Allah jadi di tanggal 15,” katanya. 


(eko/red)
Komentar

Berita Terkini