|

DPRD Tolak Pembangunan Masjid Raya Morotai, Ini Asalan



MOROTAI, BRN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Morotai menolak rencana pembangunan masjid raya dan gedung Oikimane yang diusulkan Tim Anggaran Perencaan Pembangunan Daerah (TAPD) melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) induk 2019 yang saat ini dibahas di DPRD.

DPRD beralasan pembangunan kedua gedung tersebut tidak melalui kejian yang matang. Lokasi dan anggaran menyebab DPRD menolak pembangunan masjid raya. “ Alasan kami menolak pembangunan masjid raya dan gedung Oikimane karena kajiannya tidak matang,” ucap Wakil Ketua II DPRD, Rasmin Fabanyo kepada sejumlah awak media, Kamis (6/12).

Rasmin mengatakan, DPRD juga memiliki keinginan yang sama agar masjid raya itu dibangun, namun dengan cacatan pembangunan masjid dengan kajian yang matang. Sementara pembangunan masjid yang diusulkan TAPD kajian pembangunannya tidak matang sehingga ditolak oleh DPRD.

“ Jadi awalnya pembangunan masjid raya lokasinya di dekat kantor DPRD yang baru, tiba-tiba dalam usulan yang terbaru lokasinya di samping Taman Kota. Jika Masjid dibangun dilokasi ini, tentu menelan anggaran cukup besar, karena lokasinya diatas air laut, maka butuh anggaran timbunan dan tiang pancang, sementara masa jabatan Bupati hanya tinggal tiga tahun. Jika pembangunannya belum selesai masa jabatannya selesai, siapa yang bertanggungjawab untuk melanjutkan pembangunnya,” cetus Rasmin.

Rasmin bilang, penolakan pembangunan masjid raya dibahas berjalan alot. Sebab terdapat sejumlah fraksi DPRD Morotai ada yang sepakat dan ada juga yang tidak sepakat, sehingga berujung pada voting terbuka. “ Dari hasil voting terbuka, fraksi yang menolak memperoleh suara terbanyak. Bukan DPRD tidak setuju pembangunan masjid raya, tapi karena kajiannya tidak matang, makanya kami menolaknya,” imbuh Rasmin.

Menurutnya, pembangunan Masjid Raya Morotai akan senasib dengan pembangunan masjid raya di Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) dan Kota Ternate. Dimana kedua masjid raya ini dibangunan memakan waktu yang cukup lama dan menelan anggaran yang cukup besar, karena tidak memiliki kajian pembangunan yang cukup matang.

Kendati dua item pembangunan yang dimaksud ditolak DPRD, namun kata Rasmin, terdapat dua aitem rencana anggaran yang disetejui oleh DPRD, yakni anggaran untuk pembangunan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)  dan anggaran untuk Kampus Unipas.

“ Bagi kami Bumdes untuk kesejahteraan masyarakat jadi kami setejui, begitu juga dengan anggaran untuk Unipas. Selama ini Unipas belum bisa wisudakan mahasiswanya karena belum terakreditasi dengan adanya anggaran, maka pasti Unipas bisa terakreditasi, kalau sudah terakredetasi tentu Unipas juga akan mendapatkan anggaran dari pemerintah pusat,” terang Rasmin. (Fix/red)
Komentar

Berita Terkini