|

APBD Morotai Naik

ASRUN PADOMA

MOROTAI, BRN – Setelah sebelumnya molor lantaran adanya rekomendasi PD Mumahamadiyah dan Nahdatul Ulama (NU) Morotai, Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Morotai resmi di sahkan.

Hal ini terungkap dalam sidang paripurna dengan agenda pengesahan RAPBD, Rabu (12/12). APBD 2019 yang baru disahkan itu mengalami kenaikan dibandingkan APBD 2018 yakni Rp 600 miliar.

Berdasarkan hasil paripurna, APBD 2019 senilai Rp 900 miliar. Jika didandingkan APBD 2018, itu artinya da selisih Rp 300 juta. Kenaikan APBD tahun 2019 terjadi di pos pendapatan daerah yang nilainya Rp 878. 314. 065.670  atau naik sebesar 0,003 persen. Angka ini naik tipis dari nilai yang diusulkan yaitu Rp 878. 286. 115.670.

“ Selisi belanja ini merupakan kebijakan fisikal ekspansi dalam memberikan stimulus dan keberpihakan pada belanja program kegiatan masyarakat Kabupaten Pulau Morotai, serta pengeluaran pembiyayaan sebesar Rp 300.000.000. Diperuntukan untuk penyertaan modal pemerintah kepda Perusahan Daerah (Perusda) sehingga sisa lebih pembiayayaan anggaran pada tahun 2019 menjadi Rp 25. 896. 989. 119,” ucap Wakil Bupati Morotai, Asrun Padoma.  
Kata Asrun, terdapat pos anggaran terdiri dari belanja langsung dan tidak langsung. Misalnya belanja tidak langsung atau pos belanja pegawai naik. Ini disebabkan rencana kebijakan pemerintah pusat dalam menaikan gaji ASN sebesa 5 persen dan gaji ASN yang telah lolos seleksi CPNS pada tahun 2018 yang diselenggarakan Pemkab Morotai telah diperhitungkan dan diakomodir pada RAPBD 2019.

Begitu juga dengan belanja hiba kepada kelompok atau anggota masyarakat. Belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, bantuan keuangan kepada Desa dan belanja bantuan kepada partai politik, serta belanja tak terduga.

“ Untuk belanja langsung, yakni menyiapkan anggaran (dana sharing)  penyediaan lahan untuk pembangunan serta anggaran pembangunan untuk kepentingan percepatan pembangunan infrastruktur Pemda kedepan,” imbuh Asrun.

Dengan memperhatikan target terhadap Daerah dan belanja daerah, kata Asrun, terjadi selisi belanja daerah yang lebih besar dari pendapatan daerah yang defisit  Rp 25.596.989.119.

“ Sedangkan pada pos belanja  terjadi kenaikan sebesar Rp 907. 911.054.789 atau naik sebesar 0,46% dari data awal penyampaian sebesar Rp 903.710.878.238. Kenaikan pos belanja ini diakibatkan  kenaikan transportasi keluar daerah luar provinsi maupun eletronik,” tutup Asrun. (Fix/red)
Komentar

Berita Terkini