|

7 Langkah Ini Bakal Dilakukan Pemkab Morotai di 2019

Ketua PGRI Morotai, Arafik M Rahman
TERNATE, BRN - Pembangunan sumber daya manusia menjadi faktor inti dalam penyusunan program kerja seorang kepala daerah. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup tentu sangat di harapkan.

Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar yang mencakup usia panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Angka pencapaian IPM suatu daerah akan menjadi gambaran kuaitas hidup masyarakat di suatu daerah. Hal ini akan menjadi gengsi tersendiri jika angka tersebut dibandingkan dengan angka pencapaian daerah lain.

Ketua PGRI Morotai, Arafik M Rahman menyarankan, setidaknya ada 7 (Tujuh) langkah yang harus dilakukan Pemkab Morotai untuk meningkatkan IPM di Morotai. Langkah pertama adalah penelusuran AUSTS (Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah). AUSTS meliputi penduduk usia 7-12 tahun yang sedang tidak menempuh pendidikan di SD/MI, usia 12-15 tahun yang sedang tidak menempuh pendidikan di SMP/MTs, dan usia 15-18 yang sedang tidak bersekolah di SMA/SMK/MA.

Adanya anak usia sekolah yang tidak sekolah sangat memengaruhi rata-rata lama sekolah warga Morotai, jika angka lama sekolahnya rendah maka IPMnya rendah. Hal itu terjadi karena angka lama sekolah menjadi salah satu unsur yang dipertimbangkan dalam pengukuran IPM.

“ Penelusuran yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Morotai bertujuan menemukan anak-anak tersebut untuk kemudian di fasilitasi agar mereka dapat menempuh pendidikan,” kata Arafik kepada Brindonews.com, Jumat (7/12).  

Yang kedua melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Menurutnya, dengan melihat hasil penelusuran AUSTS diketahui sebagian tidak memungkinkan belajar di sekolah reguler, maka langkah selanjutnya adalah membawa mereka belajar di PKBM atau lebih dikenal Kejar Paket (Kelompok belajar sistem paket) A, B, atau C yang disebut pendidikan kesetaraan.

Sistem pendidikan ini sudah ada sejak masa orde baru. Tetapi dengan bertambahnya jumlah lembaga pendidikan formal, sistem ini banyak ditinggalkan. Lambat laun PKBM-PKBM yang ada semakin kecil atau bubar. Sekarang PKBM-PKBM yang sudah pasif itu akan diaktifkan kembali agar bisa menampung sebagian dari AUSTS.

“ Langkah ketiga dilakukan dengan mewaspadai anak-anak putus sekolah. Diharapkan sekolah tidak membiarkan siswanya putus sekolah. Jika dalam proses pendidikan di sekolah terdapat gejala gejala siswa akan putus sekolah, hendaknya sekolah secara pro aktif berupaya untuk mencegahnya. Jika karenatingkah lakunya sekolah akan mengembalikan siswa kepada orang tuanya, maka harus dipastikan siswa tersebut bersekolah lagi (pindah). Demikian pula jika ada siswa yang berpamitan untuk pindah sekolah. Maka sekolah asal harus memastikan dulu bahwa telah ada sekolah yang akan menampungnya. Banyak pilihan untuk bersekolah. Telah tersedia sekoah reguler SD/MI, SMP/MTs, SMA, SMK/MA atau pada jalur pendidikan kesetaraan (Paket A, Paket B, Paket C), atau juga sekoah terbuka baik SMP Terbuka maupun SMA Terbuka. Proses ini dilakukan dengan tujuan untuk mencegah bertambahnya anak usia sekolah tidak sekolah,” pungkasnya.

Langkah keempat, kata dia, yang dilakukan adalah dengan mengawal lulusan sekolah. Kewajiban dari lembaga pendidikan di semua jenjang tidak hanya mendidik siswanya sampai lulus, tetapi juga memastikan mereka melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Menurut Arafik, langkah ini sangat memerlukan kepedulian sekolah. Sekolah bisa memotivasi siswa untuk terus melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi sebagai bagian dari tangga menuju masa depan yang lebih baik. Jauh sebelum ujian dilaksanakan, para guru di sekolah bisa mengondisikan hal tersebut.

“ Di beberapa kasus rendahnya perolehan nilai ujian salah satunya disebabkan karena tidak adanya niat untuk melanjutkan. Melanjutkan motivasi tersebut maka setelah pengumuman kelulusan sekolah masih harus mengkomunikasikan kemana siswa merencanakan untuk melanjutkan sekolah,” katanya.  

Dengan melihat perolehan nilai ujian saat kelulusan siswa dapat menentukan kemana melanjutkan pendidikannya. Dia mengatakan, sekolah harus memiliki data awal. Sehingga anak-anak kemudian berproses mendaftar dan mengikuti seleksi penerimaan siswa baru, disamping itu sekolah juga memproses ijazah anak-anak yang sudah lulus.

“ Pada saat sekolah membagikan ijazah, biasanya telah terpetakan siswa yang melanjutkan dan kemana melanjutkannya maupun siswa yang tidak melanjutkan dan apa kegiatan mereka. Sekolah masih bisa berperan dengan memotivasi mereka yang memlih tidak melanjutkan dengan diarahkan ke pendidikan kesetaraan atau sekolah-sekolah terbuka,” kayanya sembari menambahkan, masalaah lain memungkin akan muncul. Misal ketika siswa sudah memutuskan melanjutkan ke jenjang tinggi tetapi keadaan ekonomi tidak mendukung.

Langkah kelima, lanjutnya, Pemkab Morotai harus memperbanyak beasiswa baik beasisa miskin maupun beasiswa siswa berprestasi. Warga tidak mampu memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP), bagi warga miskin yang belum mendapat KIP, Pemkab Morotai  menyediakan Kartu Morotai Pintar (KMP).

Dengan demikian, anak miskin bisa menikmati pembebasan atas segala pungutan dari sekolah. Di tambah beasiswa miskin bagi pemegang KIP ataupun KMP untuk pemenuhan kebutuhan selama menempuh pendidikan.

“ Langkah keenam yaitu memperluas akses masyarakat terhadap informasi-informasi pendidikan. Masyarakat harus tahu bahwa pemerintah telah menyediakan berbagai fasilitas mulai dari program pengentasan AUSTS, beasiswa miskin, pembebasan dari segala jenis pungutan, beasiswa prestasi, program bidik misi, berbagai beasiswa di perguruan tinggi, pendidikan kesetaraan, sekolah terbuka, office shooling, dan lain sebagainya,” kata Arafik.  

Untuk memerluas langkah keenam ini, dibutuhkan peran pemerintah baik pemerintah kecamatan, UPT Dinas Pendidikan, pemerintah kelurahan sampai dengan pengurus RT. Di harapkan forum koordinasi di tingkat kecamatan yang mempertemukan semua unsur menjadi ajang peningkatan akses masyarakat di bidang pendidikan ini. Terutama UPT Dinas Pendidikan di kecamatan-kecamatan diharapkan aktif menginformasikan seegala kebijakan dan program program tersebut.

“ Untuk langkah ketujuh, pemerintah lebih meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Misal warga yang tidak melanjutkan pendidikan tinggi bisa bina mengolah/mengembangkan usaha rumahan. Selain menekan angka pengangguran, pembinaan ini juga meningkatkan kesejahteraan keluarga. Karena rata-rata buruh pabrik di seagian besar lulusan SMP dan sebagian kecil lulusan SMA/SMK,” terangnya.

Arafik mengungkapkan, program ini diselenggarakan dengan mendirikan kelompok belajar yang menempuh kesetaraan paket B dan C di perusahaan-perusahaan atau kantor melalui kerjasama dengan PKBM yang ada. Juga bekerjasama dengan Universitas terbuka untuk karyawan yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

“ 7 langkah ini diharapkan tidak ada warga yang tidak bersekolah, sehingga angka rata-rata lama sekolah meningkat. Jika lama sekolah meningkat tentu IPM Morotai akan naik. Sebetulnya tujuan akhir dari program-program tersebut bukan sekedar IPM tetapi bagaimana kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Dengan pendidikan yang lebih tinggi masyarakat akan lebih berdaya dan mampu menyejahterakan dirinya dan keluarganya sehingga mata rantai kemiskinan akan terputus,” harapnya. (brn)
Komentar

Berita Terkini