|

Warga Mamuya Blokade Jalan



HALUT, BRN - Pasca berunjukrasa pada 14 November lalu, warga Desa Mamuya, Kecamatan Galela Induk memblokade jalan utama Galela - Tobelo, Senin (19/11). Pemboikotan jalan oleh warga itu merupakan buntut dari kekecewaan mereka terhadap Pemkab Halut karena tidak mampu mengatasi anjloknya harga kopra.

Pemboikotan jalan dimulai sejak pukul 07:30 hingga sore pukul 18:00 WIT itu dipusatkan di Desa Desa Mamuya. Aksi blokade jalan ini para menumpukkan ranting pohon mangga dan tunas kelapa yang diambil lokasi sekitar jalan. Tak hanya itu, warga juga memasang satu buah spanduk bertuliskan “Kami Masyarakat Galela Meminta Agar Bapak Bupati Dapat mempertimbangkan Harga Kopra”. 

Salah satu warga setempat, Nelman Dawile mengaku, aksi blokade jalan karena masyarakat Desa Mamuya meminta Bupati Halut Frans Manery segera mencari solusi agar harga kopra kembali naik normal.

Nelman mengatakan, akses jalan menuju Desa Mamuya sengaja di tutup untuk mengetuk pintu hati Frans Manery. Jeritan petani kopra tidak bisa terobati kalau Pemkab Halut tidak menghadirkan solusi dan kebijakan pro rakyat. “ Sehingga cara inilah yang bisa kami lakukan agar aspirasi kita di dengar oleh bapak bupati,” katanya.

Keterpurukan harga kopra sangat berpengaruh langsung terhadap masyarakat khususnya petani/perajin kelapa dalam (kopra). Sebab, rata-rata masyarakat Halut bergantung pada pemenuhan kebutuhan ekonomi dari hasil kopra.

“ Jika ini terus berlanjut dan tak ada kenaikkan harga kopra, maka anak-anak kami sudah tak bisa untuk sekolah lagi. Kebutuhan makan sehari-hari keluarga saja susah, apalagi menyekolahkan anak,” sambung Nelman yang juga petani kopra itu.

Kata dia, jika Pemkab Halut tidak secepatnya mencarikan solusi, maka anaknya yang saat ini menempuh pendidikan di salah satu universitas di Ternate terpaksa di berhentikan atau menjadi korban masa depan akibat tidak menyekolahkan anaknya lagi. Karena itu, dia berharap pemerintah secepatnya mencari solusi hal tersebut.


“ Kebutuhan sehari-hari di keluarga sudah susah. Belum lagi biaya kamar kost dan biaya semester dan biaya makan sehari anak saya di Ternate, kalau seperti ini terus mau tidak mau anak harus putus kuliah,” kata Nelman sembari mengatakan pemerintah tolong perhatikan nasib anak-anak kami.

“ Kami masyarakat Halmahera Utara berharap agar pemerintah mengamdil andil menangani persoalan ini. Pemerintah memberikan solusi pada masyarakat, kalau tidak masyarakat khususnya petani semakin menderita,” kata Nelman penuh harap. (Arthur/red)
Komentar

Berita Terkini