|

Wahda "Tuding" Sekda Penyebab Penolakan APBD-P 2018

WAHDA ZAENAL IMAM
SOFIFI, BRN - Pasca Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menolak usulan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Provinsi Maluku Utara tahun 2018, sejumlah anggota DPRD Provinsi Maluku Utara naik pitam.

Bahkan para wakil rakyat ini menyalahkan Sekretaris Daerah (Sekda) Muabdin Hi Rajab sebagai biang kerok ditolaknya APBD-P tersebut.  Dengan begitu, dua tahun Pemprov Malut tak miliki APBD-P. 

Para anggota dewan menilai, penyebab ditolaknya APBD-P karena Sekda yang juga sebagai ketua tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) Malut tak mampu mengelola dan mengatur anggaran dengan baik. Hal ini tegaskan anggota DPRD Malut Wahda Z Imam dalam rapat paripurna penyampaian nota keuangan dan Ranperda APBD Tahun 2019 di ruang paripurna DPRD Malut, Senin (12/11).

Dihadapan Gubernur Malut Abdul Gani Kasuba, Ketua Komisi I DPRD Malut Wahda Zaenal Imam  mendesak agar ketua TAPD Malut untuk dievaluasi karena penyebab penolakan APBD-P Pemprov Malut tahun 2018 oleh Kemendagri. 

” Sekda biang kerok penolakan APBD-P 2018 oleh kemendagri. Gubernur Malut segera mengevaluasi Sekda Malut karena sudah dua tahun tanpa APBD-P,” tandasnya.

Politisi Partai Gerindra itu mengaku, jika pemerintahan AGK-Manthab disisa waktu ini berjalan dengan baik, Gubernur Malut segera mengevaluasi bila perlu diganti sejak awal sebelum sampai masa pensiun. 

“ Pergatian pejabat ada ditangan gubernur, DPRD hanya memberikan saran dan tanggaran sebagai lembaga pengawas jalannya roda pemerintahan, maka dari itu kami sarankan pada gubernur untuk ganti sekda Malut, jika Pemerintahan berjalan dengan baik,”desaknya.

Ketua DPD Partai Gerindra itu menyesalkan dengan kinerja Sekda Malut ini. Pasalnya dalam hal pembahasan anggaran, Deprov  sering kesulitan berkoordinasi dalam pembahasan anggaran. Bahkan Sekda juga tak mampu menjaga kemitraan dua lembaga ini maupun dengan Pemerintah Pusat, untuk itu segera diganti. 

” Sekda Malut selalu ketua TAPD. Namun kadang kami kesulitan berkoordinasi dalam pembahasan anggaran dengan badan anggaran, selain itu Sekda juga tidak mampu menjaga hubungan antara lembaga sehungga kami minta pada gubernur untuk mengganti Sekda Malut,” desaknya.

Sementara Anggota DPRD Malut, Alimin Muhammad mengaku sangat menyesal atas informasi APBD-P Pemprov Malut tahun 2018 ditolak oleh Kemendagri. Padahal APBD-P 2018 sudah disahkan oleh dewan sebelum batas akhir waktu sebagaimana yang ditentukan. ” APBD-P 2018 disahkan pada 22 Oktober 2018 sebelum batas waktu namun ditolak, olehnya itu pemerintah segera ambil sikap,” katanya.

Politisi Partai Keadilan Sejathera (PKS) ini mendesak pada ketua TAPD Malut secepatnya mengklarifikasi alasan apa Kemendagri menolak APBD-P 2018 yang telah disahkan itu.

” Sampai saat ini kami belum tau alasan apa Kemendagri tolak APBD-P yang telah disahkan, untuk itu kami minta ada tim TAPD Malut mengklarifikasi alasan apa ditolak, baik aspek hukum maupun aspek lainnya,” desaknya. (tim/red)
Komentar

Berita Terkini