|

Ribuan Mahasiswa Tuntut Naikkan Harga Kopra


TERNATE, BRN - Turunnya harga kelapa dalam (kopra) saat ini bukan lagi menjadi wacana. Kabar buruk bagi komoditi yang satu ini bukan tidak mungkin berdampak pada minat petani kopra untuk mengelola kelapa mereka menjadi kopra.

Ditambah lagi Komisi II DPRD Provinsi Maluku Utara membatalkan opsi penyertaan modal ke perusahaan daerah untuk subsidi harga kopra membuat penanganan harga kopra semakin tidak jelas. Kondisi ini mengundang reaksi mahasiswa turun ke jalan menggelar unjukrasa (unras) menyuarakan anjloknya harga kopra selama dua pekan terakhir mengalami penurunan.

Kehadiran ribuan mahasiswa dari berbagai universitas di Kota Ternate ini menuntut pemerintah mencari solusi untuk menstabilkan/menaikkan harga komoditi kopra. Koordinator Lapangan (Korlap), Bahrun Ibrahim mengatakan, turunya harga kopra begitu berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat Maluku Utara. Selain itu, berdampak pada masa depan anak karena terpaksa putus sekolah akibat turunnya harga kopra dan memengaruhi minat masyarakat untuk bertani.

Kata dia, harga kopra di Maluku Utara dalam tiga bulan terakhir turun drastis. Olehnya itu, pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten/kota maupun pemerintah pusat harus cepat dan jelih menyikapi persoalan anjloknya harga kopra. Sebab menurut dia, sebagian besar hajat hidup masyarakat Maluku Utara sangat bergantung pada hasil tani kopra. Selain menjadi tulang punggung menyekolahkan anak-anak mereka hingga perguruan tinggi, komoditi kopra juga menjadi salah satu komoditi unggulan selain pala dan cengkih.

Dirinya mendesak Pemprov Malut segera menerbitkan tata niaga pala dan cengkih dan mengalihkkan anggaran perjalan dinas anggota DPRD kabupaten/kota untuk subsidi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Menurutnya, pengalihan anggaran perjalan dinas anggota DPRD senilai Rp 13 miliar ke BUMD sebagai biaya subsidi atau penyertaan modal dapat menstabilkan harga kopra yang kian mengerucut kebawah seperti saat ini.

Bahrudin juga meminta kepada Pemprov Malut menghidupkan tol laut dan melaksanakan amanat Pasal 33 UUD 1945. “ tolak kelapa sawit dan pertambangan di Maluku Utara. Kami juga menuntut pemerintah daerah untuk segera membuat Perda tentang harga komoditi dan naikkan harga komoditi unggulan di Maluku Utara,” katanya saat ditemui sejumlah wartawan di sela-sela unjuk rasa, Senin (19/11).   

“ Selain itu, pemerintah juga harus menyediakan pabrik kopra dan mendesak pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi harus menyediakan mobil serta kapal untuk pengangkutan kopra di wilayah Maluku Utara,” lanjutnya. (Mal/red) 
Komentar

Berita Terkini