|

Rakor Penertiban APK Caleg



MOROTAI, BRN - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Morotai menggelar rapat koordinasi (Rakor) Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) Caleg. Rakor yang berlangsung di kantor Bawaslu yang dipimpin Ketua Bawaslu, Lukman Wangko didampingi dua komisionernya, Seni Soamole dan Murjat Hi. Untung itu di hadiri Komisioner KPU, Luth Djaguna dan Takdir Aziz, serta sejumlah perwakilan partai politik peserta Pemilu 2019.

Devisi Hukum dan Penindakan Bawaslu Morotai, Seni Soamole saat membuka Rakor mengaku untuk mengfungsikan pengawasan hingga ke tingkat desa dengan tujuan memperoleh data akurat dimana titik-titik yang sudah di tetapkan KPU memasang alat peraga kampanye (APK).

“ Olehnya itu kami meminta kepada KPU agar semua baliho Caleg harus masuk di KPU agar dilakukan verifikasi,” ucap Seni.

Komisioner KPU Morotai, Takdir Abdul Aziz mengatakan, besaran baliho caleg yang di tetapkan  untuk dipasang tidak lebih dari 7x4 meter. Serupa juga dengan ukuran spanduk. Banyaknya spanduk masing-masing Caleg hanya di perbolehkan sepuluh buah. Sedangkan Baliho hanya lima buah mencakup Caleg DPR RI/Kabupaten.

“ Dan pencetakan balihonya harus ada hestek yang jelas. Misalkan baliho DPR RI yang dicetak harus ada tanda utusan DPR RI, begitu juga DPRD kabupaten,” katanya.

Ketentuan serupa juga dengan pembuatan posko. Posko yang dibuat harus di isi dengan visi-misi Caleg. “ Dilarang ada tulisan mengklaim, misalnya klaim basis si Aitu punya basis kalian. Atau memasuki basis si A atau si B, itu tidak dilarang,” tandasnya. 

Ucapan senada diutarakan Luth Djaguna. Dia mengatakan, larangan kampanye atau  pemasangan APK sudah di atur dalam PKPU nomor 23. Dalam PKPU ini dijelaskan menyangkut larangang memasang APK di tempat seperti, rumah ibadah dan sarana-sarana pendidikan, dan aset milik pemda. “ Satu hari sebelum kampanye dilakukan, surat pemberitahukan sudah harus di sampaikan ke Polres, dan tebusan ke KPU dan Bawaslu sehingga kami bisa mengetahui,” ucapnya.

Sementara, Ketua Bawaslu Morotai, Lukman Wangko mengatakan, penertiban APK sudah dibahas bersama KPU dan partai politik peserta Pemilu 2019 tetapi belum ada kesepakatan. Rapat yang berlangsung hari ini sebagai tindaklanjut pembahasan yang di bahas sebelmunya.

“ Pemasangan APK tidak boleh berdekatan dengan lokasi yang dilarang. Semua APK yang dipasang harus sesuai dengan aturan yang ditetapkan, dan kami minta dalam pertemuan ini bisa di sepakati bersama, agar pertemuan ini juga tidak berkelanjutan lagi,” pinta Lukman.

Permintaan tersebut Ketua Bawaslu Morotai agar APK dipasang dititik yang telah ditentukan dan dilarang dipasang di tempat umum seperti rumah ibadah, di sepakati perwakilan Parpol dan KPU Morotai. (Fix/red)
Komentar

Berita Terkini