|

Program Dinas Harus Dievaluasi

Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Utara


SOFIFI,BRN-Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Utara, dalam waktu dekat akan menggelar rapat evelausai dengan melibatkan mitra kerja pada beberpa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Hal ini dikatakan sekertaris Komisi III DPRD Malut, Novino Labiua kepada redaksi brindonews.com via WhatshApp Minggu ((17/11/2018)
Rapat dengar pendapat bersama mitra SKPD, tujuanya untuk mengevaluasi program atau proyek yang bermasalah, dimana dalam Laporan Hasil Pemeriksa (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan sejumlah proyek yang bermasalah tahun 2018. Kegiatan atau proyek bermasalah itu variatif baik itu kekurangan volume pekerjaan maupun kelebihan pembayaran. “ Ada banyak kegiatan SKPD yang wajib di eveluasi” katanya.

Menurutnya, selain rapat evaluasi komisi II juga akan melakukan kunjungan lapangan untuk melihat langsung proyek-proyek yang bermasalah.” Ini penting untuk dikroscek di lapangan sehingga dapat diketahui penyebabnyanya banyak proyek bermasalah.

Lanjut dia, untuk empat paket proyek fiktif di Dinas pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud)  dan sejumlah proyek yang ditemukan kekurangan volume, secepatnya harus di selesaikan berdasarkan rekomendasi dari BPK. “ Mereka harus kembalikan sesuai dengan rekomenadsi BPK”.

Selain itu juga ada proyek di Dikbud baik itu empat paket yang diduga fiktif maupun dugaan penyalahgunaan dana Bantuan Oprasional Sekolah (Bos) Komisi III tetap mengawal, sebab ini ranahnya komisi IV. “ Kalau Bos dan empat paket, itu wilayah komisi IV, sementara komisi III hanya mengawal dan akan berkoordinasi dengan komisi yang membidangi hal itu, jelasnya.


Komentar

Berita Terkini