|

Pemkab Morotai Beri Sanksi Tegas ke ASN (bila) Masih Berunjuk Rasa

Surat pemberitahuan Pemkab Morotai
MOROTAI, BRN - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pulau Morotai, Muhammad M Kharie mengintruksikan kepada seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Senin (26/11) besok mulai berkantor.

Intruksi berdasarkan surat nomor: 800/318/Sekda/2018 tertanggal 23 November 2018  tersebut meminta kepada aparatur sipil negara (ASN) untuk kembali beraktivitas seperti sediakala. Karena dampak unjuk rasa yang melibatkan ASN sejak 19 November 2018 diikuti pemboikotan dan petutupan kantor merupakan tindakan yang merugikan masyarakat dan pemerintah daerah terutama Pemkab Morotai.

“ Tindakan seperti ini dapat merugikan citra dan nama baik ASN sebagai abdi masyarakat, serta tidak sesuai dengan prinsip, fungsi dan tugas ASN dan melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik ASN, Peraturan Pemerintah (PP)  Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Displin ASN,” Tulis Benny Laos dalam surat pemberitahuan yang ditandatangani Sekda Morotai.  

Sedikitnya  8 (delapan) poin yang tercantum dalam surat tersebut. Poin pertama memberitahukan kepada seluruh ASN agar masuk dan kembali beraktivitas pada Senin besok. Di poin kedua, Sekda meminta kepada ASN untuk tidak berunjuk rasa lanjutan/susulan, karena merugikan masyarakat dan menimbulkan masalaah keamanan serta stabilitas daerah.

“ Menyampaikan kepada ASN bahwa tuntuan para ASN telah disampaikan ke Bupati Morotai dan menjadi bahan pertimbangan untuk melaksanakan pembinaan kepada ASN di Pemkab Morotai”.

“ mencegah ASN untuk tidak terprovokasi dan di manfaatkan oleh kepentingan pihak-pihak tertentu yang nantinya sangat merugikan ASN sendiri,” tambah dia.

Sementara di poin lima Pemkab Morotai bakal menindak apabila para ASN masih bersikeras berunjuk rasa. Karena pemkab meminta (poin keenam) kepada setiap pimpinan OPD dan kepala bagian melakukan upaya persuasif atau memanggil dan membinan para ASN.

“ ASN yang telah di bina (poin tujuh) tetap berunjuk rasa atau dengan sengaja meninggalkan tugas, maka pimpinan OPD dan kepala bagian wajib mengeluarkan surat peringatan kepada ASN tersebut. Apabila pimpinan OPD dan kepala bagian (poin delapan) tidak melakukan atau sebagaimana poin enam dan tujuh, maka pimpinan OPD dan kepala bagian sudah membiarkan para ASN berunjuk rasa atau tindakan pembiaran terhadap kegiatan yang tidak prosedural,” tulisnya.

Kendati ada ancaman berupa sanksi tegas dari pemkab, para ASN  tetap ngotot berunjuk rasa dan memboikot aktivitas pada Senin besok. Bahkan tidak sama sekali membuat nyali mereka ciut.

“ Kami sebagai ASN akan berkantor sebelum tuntutan kami sudah di penuhi bupati,” ucap salah satu ASN, Yakmil Abdul Karim, Minggu (25/11).

Menurutnya, bobroknya pengelolaan pemerintahan yang dikelolah bupati membuat kesabaran para mereka habis. Berunjuk rasa sebagai bentuk protes kebijakan bupati yang selama menjabat tidak pro terhadap ASN.

“ Bupati jangan lari dari tanggung jawab dengan tidak mahu ketemu pegawai, dan melempar tanggung jawab ke Sekda. Kami seakan di paksa masuk kantor,” terang Yakmil. (Fix/red)
Komentar

Berita Terkini