|

Pemda Diminta Cari Solusi Anjloknya Harga Kopra


Basri Salama: Pemda Harus Berani Berikan Dana Subsidi Ke BUMD

BASRI SALAMA
TERNATE, BRN - Turunnya harga kelapa dalam (kopra) saat ini menjadi issu hangat di bicarakan baik di masyarakat, akademisi maupun para politisi. Pemerintah daerah tentunya di dibuat pusing tujuh keliling untuk bagaimana mencari solusi serta menjawab keresahan para petani kelapa dalam atas anjloknya harga saat ini.

Menyangkut hal itu, Politisi Hanura Basri Salama menyarankan pemerintah daerah (Pemda) harus berani melibatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) membeli kelapa dalam (kopra). Sebab selama ini pembeli/pengepul kopra rata-rata hidup mereka cukup mapan dari hasil kopra.

“ Tetapi ketika harga kopra dalam masaalah, mereka tidak ikut ambil bagian penting membantu petani kopra. Pemda harus menyediakan dana subsidi atau penyertaan modal kepada BUMD agar mengambil alih kartel-kartel yang selama ini membeli kopra dari petani kelapa,” kata Basri yang Ketua DPD Hanura Malut itu.

Disamping itu, Pemda juga dapat berkordinasi dengan pabrik penghasil minyak agar dapat menjual kopra ke pabrik tersebut. Caleg DPR RI Hanura daerah pemilihan (Dapil) Malut itu dalam waktu dekat berkoordinasi ke DPD dan DPR RI membahas sebab anjolknya harga kopra bersama Kementrian Perdagangan dan Kementrian Desa RI.

“ Selain itu, para akademisi untuk dapat membantu melakukan kajian lebih dalam terkait penyebab turunnya harga kopra saat ini. Apakah turun karena disebabkan tutupnya salah satu perusahaan minyak kelapa di Sulawesi Utara ataukah ada hal lain yang mempengaruhinya,” katanya.

Disentil soal pertemuan nanti, pria kelahiran Tidore Kepulauan ini mengaku sudah menyiapkan bebera skema atau tawaran yang nantinya di sampaikan ke Kementerian Perdagangan dan Kementerian Desa (Kemendes) dan natinya dibahas. Tawaran itu diantaranya, pemerintah harus mengambil alih hasil petani kelapa lewat Dinas Perdagangan di masing-masing daerah kabupaten/kota maupun provinsi, Kemendes harus memplot angaran yang lebih besar kepada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) sehingga bisa diberdayakan untuk membeli hasil petani kelapa, serta meminta Menteri Perdagangan agar mengundang daerah-daerah penghasil kopra agar membicarakan apakah diambil oleh negara dengan bantuan penyertaan modal lewat perbankan atau ada model lain.

“ Tiga tawaran ini akan dibawah dan disampaikan ke Kementerian Perdagangan dan Kemendes,” kata Basri sembari meminta anggota DPRD kabupaten/kota baik fraksi Hanura maupun fraksi lain untuk terus menyuarakan hal ini. (Mal/red)
Komentar

Berita Terkini