|

Panja Temukan Siapa Pemilik Rekening Siluman Dana Bos

Ilustrasi uang tunai 
SOFIFI, BRN - Rupanya rekening siluman yang menampung dana Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) akhirnya di temukan siapa pemilik rekening tersebut. Rekening penampung dana bos senilai Rp 22 rekening : 150-00-1232401-6 dalam bentuk Giro atas nama Bendahara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Malut ke rekening Tabungan Bisnis Mandiri atas nama Bendahara Dinas pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Malut nomor rekening .15000-1308464-3. Dan selanjutnya pada tangga! 1 januari 2018 dana BOS sebesar Rp. 22.841.820.000,00 tersebut dipndahkan kembali ke rekening Penampung dana BOS nomor rekening : 150-00-1232401-6 dalam bentuk Giro atas nama Bendahara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Malut.

Ketua Panitia Kerja (Panja) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Utara mengatakan, berdasarkan LHP BPK ditemukan dugaan rekening siluman penampungan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Malut, betapa tidak hasil audit BPK RI Perwakilan Malut ditemukan Rp 22 miliar Lebih dipindahkan ke rekening lain, namun hasil temuan panja ditemukan Rp 37 miliar lebih direkening tersebut.

Sahril Taher dalam penyampaian laporan Pansus menjelaskan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sejak tahun 2016 membuka rekening escrow (rekening penampung) yang mengendapkan dana BOS sebelum disalurkan kepada sekolah penerima. Namun Rekening Escrow dibuka tanpa sepengetahuan Bendahara Umum Daerah dan pemberitahuan ke DPRD akibatnya Nilai Dana BOS tahun 2017 yang mengendap sebesar Rp 22. 841.820.000.00 tidak dapat dipertanggungjawabkan.

“Pembukaan Rekening Escrow merupakan fraud atau kecurangan yang disengajakan. Temuan pengelolaan Dana Bos tersebut terungkap sebagaimana termuat pada LHP BPK Tahun 2017 terkait pembukaan rekening escrow. Pembukaan Rekening Escrow (rekening Penampung) tidak sepengetahuan dan seizin Bendahara Umum Daerah (BUD), Hal ini bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan keuangan Negara/Daerah,” tegasnya.

Politisi Partai Gerindra itu mengaku berdasarkan temuan BPK sebagaimana termuat dalam Iaporan LHP BPK bahwa dana BOS senilai Rp. 22.841.820.000.00 dipindahkan dari rekening penampungan Dana BOS ke rekening penampungan ( rekening escrow ) milik PT. Bank Mandiri Cabang Temate dan dipindahkan kembali ke rekening penampungan dana BOS pada  tanggal 1 januari 2018.

Akan tetapi, Kata Sahril  hal ini tidak sesuai dengan fakta yang ditemukan oleh Panitia kerja ( Panja ) DPRD dimana dana BOS tahun 2017 sebesar RP. 22.841.820.000,00 dipindahkan atau ditransfer pada tanggal 29 Desember 2017 dari rekening Penampung Dana BOS dengan nomor rekening : 150-00-1232401-6 dalam bentuk Giro atas nama Bendahara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Malut ke rekening Tabungan Bisnis Mandiri atas nama Bendahara Dinas pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Malut nomor rekening .15000-1308464-3. Dan selanjutnya pada tangga! 1 januari 2018 dana BOS sebesar Rp. 22.841.820.000,00 tersebut dipndahkan kembali ke rekening Penampung dana BOS nomor rekening : 150-00-1232401-6 dalam bentuk Giro atas nama Bendahara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Malut.

“Hal lain yang ditemukan oleh Panja DPRD LHP BPK bahwa pada rekening Tabungan Bisnis Mandiri atas nama Bendahara Dinas Pendidikan dan kebudayaan Provinsi Malut  tersimpan dana lain sehingga saldo akhir pada tanggal 29 desember 2017 sebesar: Rp. 37.276.592.355.00.,”ujarnya.

Sahril mengatakan bahkan dalam penyaluran dana BOS terjadi keterlambatan sehingga berdampak pada operasional sekolah, padahal dalam ketentuan Permendikbud nomor : 26 Tahun 2017 atas perubahan Permendikbud nomor 8 tahun 2017 tentang pentunjuk teknis BOS, waktu penyaluran setiap tiga bulan atau triwulan.”hasil kunjungan kerja di sekokah ditemukan Ada sekolah menerimah dana BOS triwulan pertama di bulan mei, Juni,”katanya.
Ia menambahkan melihat permasalahan Pengelolaan Dana BOS oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang mengandung fraud (kecurangan yang disengajakan), maka Panja LHP merekomendasikan pada Gubernur segera memberikan sanksi tegas.

“mendesak pada gubernur Malut untuk memberhentikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara dari jabatannya. segera memberikan sanksi administrasi kepada Bendahara Dinas Pendidikan dan kebudayaan atas menyimpan dana BOS pada rekening Tabungan Bisnis Mandiri Gubernur segera memberikan sangsi administrasi kepada managemen Pengelolaan Dana BOS,”tegasnya

“Meminta kepada Gubernur dan Pimpinan DPRD Provinsi Maluku Utara untuk membawa permasalahan penyalahgunaan pengelolaan dana BOS ke lembaga penegak hukum untuk diproses lebih Ianjut.”desaknya. (ches/red)
Komentar

Berita Terkini