|

Memulai Kecerdasan dari Pelosok

Potret  pendidikan di daerah terpencil/Ilustrasi. Sumber foto: google
TERNATE, BRN - Kala masyarakat tengah membicarakan anjloknya harga kelapa dalam (kopra) yang saat ini ramai di bahas, Rustam Panjab justru memikirkan nasib pendidikan di Maluku Utara terutama di daerah-daerah terpencil (pelosok).  

Pria yang menjabat Kepala Bidang Pembinaan SMA di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Malut itu menyadari, rendahnya akses pendidikan baik pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan atas di daerah terpencil hingga saat ini masih menjadi persoalan yang belum terpecahkan. Pemerintah masih mencari formula untuk membuat pemerataan pendidikan bagi anak-anak di daerah-daerah terpencil.

Di Maluku Utara sendiri, banyak terdapat daerah-daerah terpencil di daratan Halmahera. Sekolah-sekolah yang ada di daerah terpencil masih sangat membutuhkan perhatian pemerintah.  

“ Bangunlah dan lihat pendidikan yang di pelosok. Disana banyak sekolah membutuhkan perhatian pemerintah, kita perhatikan disana dulu,” kata dia saat di sambangi Brindonews.com di ruang kerjanya belum lama ini.

Membangun kecerdasan peserta didik tidak harus di dahului ke sekolah yang ada di kota atau di ibu kota kabupaten atau sekolah bebangunan “megah”. Program afirmasi daerah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T) oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dikatakan terjangkau bilamana pendidikan daerah terluar sudah tersentuh.

“ Kita lihat disitu (daerah terpencil ) dulu. Karena kenapa, disana perbedaan pendidikan di ibu kota kabupaten dan pendidikan yang ada di kota sangat jauh berbeda. Anak-anak ke sekolah juga terkadang tidak mengenakan seragam sekolah. Jadi mulai dulu dari sana (daerah terpencil), SMAN 32 Halsel adalah contoh kecil bagaimana pendidikan di daerah pelosok belum tersentuh sepenuhnya,” kata dia.

Menuturnya, memulai kecerdasan dari daerah terpencil sangat penting. Menyediakan fasilitas sarana prasarana pendidikan selayaknya di ibu kota kabupaten atau di kota tentunya sangat mendorong. Ia mengaku, generasi muda yang ada di daerah terpencil tak jauh berbeda dengan generasi muda yang ada di ibu kota kabupaten atau yang ada di kota. Sebab, banyak generasi muda disana (pelosok) kelak menjadi pejabat besar.  

“ Kenapa kita harus perhatikan ibu kota kabupaten lagi, kurangilah minimal kita keluar dan melihat lebih jauh di sana (daerah pelosok). Karena generasi muda bukan di sini saja (di kabupaten/kota). Mari kita mulailah dari pelosok kalau maju, tapi jalannya bersamaan,” katanya.

Untuk memulai itu semua, kata dia, dibutuhkan peranan baik pemerintah provinsi, pemerintah kota maupun pemerintah kabupaten. Salah satu kendala yang di hadapi saat ini adalah kurangnya ruang cabang dinas di kabupaten dan kekurangan pengawas sekolah.

“ Kita punya 8 (delapan) cabang dinas. Cabang dinas yang ada di kabupaten/kota itu di berikan ruang bagaimana memoles program pengawasan dan pengendalian pendidikan kabupaten bersangkutan. Kalau hanya di bentuk tanpa memiliki kantor (kontrak) kapan konsentrasi kerja, kita juga masih kekurangan pengawas sekolah. Karena peranan pengawas sekolah itu adalah bagaimana mengawasi secara langsung perjalanan sekolah itu, sehingga fungsi kontrol berjalan, memberdayakan cabang dinas itu maksimal dengan tupoksi yang jelas dan menambah tenaga pengawas lebih banyak lagi,” ujarnya.

Tentang Pemetaan Guru Honor dan Kenaikan Upah
Rustam mengatakan, pemetaan guru honorer tidak bisa di pandang mana swasta dan mana sekolah negeri, pemetaan harus dilakukan secara merata tanpa memprioritaskan sekolah. Sebab, guru honor harus masuk skala prioritas minimal satu sekolah di sesuaikan mekanisme yang ada.

“ Semua sama. Karena tanpa swasta, SMA/SMK negeri tidak harus yakin bahwa lebih berdominasi,” kata Rustam.

Rustam bilang, pemetaan dan pemerataan guru honor adalah salah satu langkah kecil bagaimana mengatasi rendahnya akses pendidikan di daerah terpencil.

Wakil Ketua DPRD Malut, Ishak Naser mengatakan usulan kenaikan gaji guru honorer saat ini sudah masuk tahap pembahasan. Hanya saja dalam pembahasan sementara disepakati Rp 1 juta dari usulan minimal Rp 1.750.000 dan maksimal 2 juta per guru honor.

“ Mengingat keterbatasan keuangan daerah saat ini,  pemerintah baru menyepakati untuk enam bulan pertama dinaikkan dari Rp 750 ribu menjadi Rp 1 juta rupiah per guru,” kata politisi NasDem itu belum lama ini.

Pertimbangan kenaikan gaji karena selama ini gaji guru honorer masih jauh dari standar. Standarisasi tenaga cleaning service dengan upah Rp 1 juta 500 ribu dianggap tidak memenuhi asas kepatutan dengan gaji guru honorer yang hanya Rp 750 ribu per bulan/gurunya.

“ Pertimbangan inilah kemudian kita usulkan. Kalau evaluasi di enam bulan pertama itu kinerjanya baik, dari Rp 1 juta di naikkan menjadi 1.750 ribu per bulan,” katanya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Malut, Imran Yakub ketika di temui Brindonews.com di Hotel Grand Dafam pada Senin (5/11) lalu membenarkan adanya kenaikan gaji honorer. Dia mengatakan, kenaikan gaji itu di enam bulan pertama dari RP 750 ribu naik menjadi Rp 1 juta rupiah.

“ Iya ada kenaikan dan itu sudah di bahas,” kata Imran saat di temui di sela-sela kegiatan BPKAD Malut.

Imran Yakub belum memberikan tanggapan menyangkut pemerataan pendidikan di daerah terpencil. Beberapa kali Brindonews.com berusaha mencari tangappan Kepala Dikjar itu belum berhasil, karena beberapa panggilan telepon tidak tersambung. (brn)
Komentar

Berita Terkini