|

Masa Aksi Desak Pemkab Halbar Usut Kecurangan Pilkades Tabadamai


HALBAR, BRN - Setelah sebelumnya para pedagang Pasar Baru bertamu di kantor bupati Halmahera Barat (Halbar), Senin (12/11) kantor bupati kembali mendapat tamu dari masyarakat Desa Tabadamai Kecamatan Jailolo Selatan.

Kedatangan masyarakat yang mengatasnamakan Aliansi Pengawal Demokrasi Tabadamai ini menuntut Pemkab Halbar agar dsecepatnya menyelesaikan dugaan pelanggaran pada Pilkade di Tabadamai. Para pendemo menilai Pilkades di Tabadamai beberapa lalu ada indikasi kecurangan, karena itu masa aksi menolak hasil pilkades.

Tak hanya menolak hasil pilkades, masa aksi yang menggunakan truk dilengkapi sound sistem ini meminta bertemu langsung Bupati Halbar, Dani Missy serta para fungsionarisnya yang menangani pemerintahan desa untuk mendengar aspirasi mereka. Menurut masa aksi, hak mereka sengaja di zalimi oleh panitia pilkades. Panitia tidak menjalankan amanat Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 tahun 2018 tentang pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa sebagaimana termuat dalam surat pernyataan yang ditujukan ke Pemkab Halbar.

“ Dalam isi surat ini dijelaskan mulai dari tahapan awal hingga pelaksanaan pilkades. Di tabadamai sendiri sampai saat ini belum ada tahapan rekapitulasi perolehan suara. serta ada dugaan indikasi kecurangan dengan cara menggelembungkan daftar pemilih tetap,” kata Korlap, Muhammad Rifai.

Dikatakannya, aksi ini sebagai bentuk kekecewaan terhadap panitia pilkades Tabadamai yang telah melakukan kecurangan saat pencoblosan kepala desa Tabadamai beberapa waktu lalu. Apabila tuntutan aksi ini tidak dianulir Pemkab Halbar, masyarakat Tabadamai bakal melepaskan diri sebagai wilayah administrasi Halbar.

Kurang dari sejam berunjuk rasa, masa aski direspon Sekretaris Daerah (Sekda) Halbar, Syahril Abd Rajak untuk melakukan hearing. Sekda berjanji bakal menurunkan tim panitia kabupaten pilkades untuk mengkroscek apakah ada kesalahan atau kejanggalan dalam pilkades Tabadamai.

SEMENTARA ITU
Usai melakukan hearing bersama pendemo asal Tabadamai, Sekda Halbar, Syahril Abd Rajak kembali menemui para pedagang bari Jailolo melakukan hearing. Heraring pedagang kaki lima (PKL) di pasar baru ini melibatkan Disperindagkop, Dinas Perhubungan, dan Bappeda Halbar.

Korlap PKL pasar baru, Sofyan dalam hearingnya meminta Kadis Perindagkop Martinus Jawa dan Kadis Perhubungan Agus Tinus Prawoko agar undur diri dari jabatan masing-masing. Sofyan beranggapan keduanya tidak mampu menjalankan kinerja mereka dengan baik. “ Pasar dan terminal saja tidak mampu urus,” kata Sofyan.

Sementara, masa aksi lainnya Fahmi menuturkan, pasar dan terminal merupakan dua unsur yang bisa dilepas pisahkan. Terminal menjadi perputaran arus manusia, sedangkan pasar merupakan tempat berputarnya barang dan jasa.

“ Kalau mau dilihat selama ini, pasar tidak ada perubahan sama sekali karena perputaran ekonominya sangat lambat. Anehnya lagi, sesama pedagang di pasar baru saling membeli hasil jualan karena takut busuk karena pasar selalu sepi pembeli. Intinya, kami menolak pembangunan di pasar baru, dan meminta mengaktifkan terminal kembali,” ucapnya.

Menanggapi hal itu, Sekda Halbar menjelaskan alasan pembangunan di pasar baru. Pembangunan di pasar baru sudah sesuai perencanaan tata ruang Halbar dan itu tidak salah. “ Sedangkan soal Terminal tetap di laksanakan dan di fungsikan kembali,” terangnya.

Sementara soal keluhan pedanga menyangkut sepinya pembeli, saat ini masih dilakukan koordinasi dengan bupati DPRD Halbar. “ Jangan sampai keputusannya secara sepihak. Karena, kemarin kesepakatan tahap I bersama dewan tetap lanjut dan tahap II itu di pending. Ini putusan bersama anatar Komisi II dan Komisi III DPRD Halbar,” kata Sekda. (Yadi/red)
Komentar

Berita Terkini