|

Hipma Pabos Minta Harga Kopra di Naikkan


HALBAR, BRN - Tak hanya di suarakan di Kota Ternate, unjukrasa menolak turunnya harga kopra juga di suarakan di Kabupaten Halmahera Barat (Halbar). Senin (19/11) siang tagi Himpunan Pelajar Mahasiswa Payo, Bobo dan Saria (Hipma Pabos) mendatangi kantor Bupati Halbar menyuarakan persoalan turunya harga kopra dalam dua pekan terakhir.

Para pendemo datang menumpangi mobil pick-up  dilengkapi sound sistem. Mereka meminta kepada DPRD menyikapi dan menstabilkan harga komoditi kopra yang saat ini turun drastis.

Koordinator aksi, Akrim Majid dalam orasinya meminta kepada DPRD memberikan solusi untuk bagaimana mengambil langkah bijak menimalisir harga kopra yang semakin anjlok. Turunya harga kopra sangat berdampak pada ekonomi khususnya petani di Halbar.

Menurutnya, Pemkab Halbar sudah saatnya mengatur peraturan daerah tentang harga komoditi. Selain itu, issu turunnya kopra harus di tindaklanjut ke pemerintah pusat untuk merealisasikan atau menaikkan harga kopra.

Setelah satu jam berorasi, anggota DPRD mengajak massa aksi melakukan hearing. Irwan yang mewakili massa aksi mengatakan, menurut hasil analisis pengkajian yang dilakukan, anjloknya harga kopra berimbas dari kerjasama antara Presiden RI Joko widodo dengan investor Cina dalam pasar global untuk meningkatkan komoditi kelapa sawit.

Menurut Irwan, turunnya harga kopra kian drastis ini imbas dari kerjasama Joko Widodo dan investor Cina. Saat ini kata dia, sebagian petani kelapa Halmahera Timur memilih menggusur kelapa mereka dan beralih bercocok tanam kepala sawit.

Ketua komisi I DPRD Halbar,  Jufri Muhammad mengatakan, terpurukannya harga kopra mempengaruhi ekonomi secara nasional. Anjloknya harga kopra dipengaruhi pasar. “ Kita di DPRD tidak bisa mengintervensi harga pasar,” kata Jufri.

Dikatakan Jufri, ada dua solusi yang ditawarkan saat ini. Pertama menggerakkan BUMD Bidadari Mandiri untuk berkomunikasi ke pengusaha/pengepul kopra dari Bitung atau di Surabaya untuk membeli kopra di Halbar dengan harga yang stabil. Sedangkan solusi kedua adalah membicarakan ke pemerintah daerah dalam hal ini Disperindagkop, Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Sosial agar membentuk home industri.

“ tujuannya agar para petani bisa memanfaatkan sabut dan batok serta air kelapa bisa diolah dalam bentuk usaha lain,” katanya.

Di penghujung hearing, Wakil Ketua I DPRD Halbar, Ibnu Saud menuturkan, turunnya harga kopra menjadi perhatian khusus DPRD Halbar. Ia mengaku, sebagai wakil rakyat dan Pemkab Halbar tidak bisa mengintervensi harga kopra secara langsung ke pengusaha/pengepul kopra.

Ibnu mengatakan, terkait subsidi ke BUMD menjadi issu nasional. Karena itu, pembahasan APBD 2019 nanti meminta pemerintah daerah sebagian anggaran disalurkan ke BUMD sehingg harga kopra bisa diselamatkan. (Yadi/red)
Komentar

Berita Terkini