|

Hadirkan Solusi Harga Kopra Per Kilo 5000, AGK Bangun Industri



SOFIFI, BRN - Anjolknya harga kopra yang dirasakan para petani kopra beberapa pekan ini mendapat respon dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara. Pemprov Malut memberikan solusi cepat (jangka panjang) dengan mendatangkan investor untuk membeli kopra dengan harga per kilo Rp 5.000 serta menghadirkan industri kelapa untuk solusi jangka panjang.

“ Ini semua ada hikmahnya, menunjukan ada sesuatu yang kurang dan harus diperbaiki, apalagi dalam waktu singkat ini ada teman-teman/saudar-sudara yang merayakan natal, sehingga harus diselesaikan dalam waktu singkat agar mereka bisa beraktifitas. Tapi yang solusi jangka panjangnya seperti tadi dengan industri,” kata Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba saat ditemui di kantor Dinas Pangan, Rabu (28/11/2018).

Gubernur  menjelaskan, investor ini akan langsung membeli kopra dan membangun industri kelapa berbasis pedesaan, sehingga kopra-kopra ini tidak lagi dijual kepada tengkulak-tengkulak yang nakal agar terhindar dari permainan harga yang menyusahkan masyarakat petani kelapa.

“ Pembelian kopra langsung ke desa dengan harga per kilo senilai 5000, tidak lewat pengusaha-pengusaha dulu, nanti kalau mereka ikut program ini baru kita beli dari mereka dengan harga yang pantas,” jelasnya.


Menurutnya, hal ini harus dilakukan sekarang, sehingga gubernur  meminta kepada dinas pangan agar  siapkan mesin untuk tiap desa , agar dapat melakukan pengolahan kelapa secara industrial.

“Kalau misalnya 20 desa hingga 100 desa maka alatnya harus disediakan, untuk saat ini  mereka bisa membeli kopra dengan harga yang bagus, kemudian industri kecil  per desa kemudian kita siapkan tempat,” ujarnya.

Untuk hal teknis, gubernur menjelaskan akan menggunakan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di tiap-tiap desa, kemudian akan dibeli oleh investor yang siap untuk menjadi mitra dalam membeli hasil industry pengelolan kelapa.

“Bumdes inikan dananya juga ada, melalui dana desa  bisa juga mereka beli untuk persiapan  industri, ini yang kita harapkan, kita akan persiapkan peraturan-peraturan untuk keadan darurat sehingga bisa dilakukan,” ungkapnya.

Tak hanya itu, untuk tahap awal Pemprov akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, yang sebelumnya hanya mengelola kelapa menjadi kopra dengan metode pengelolaan baru secara industrial menjadi produk lain yang memiliki nilai jual tinggi seperti minyak kelapa.

“Akan dilakukan sosialisasi untuk melakukan metode pengolahan secara industrial, ini membutuhkan kerja bersama melalui pemerintah, wartawan dan media masa, ini menjadi tanggung jawab kita semua, sehingga pada tahun 2019 ini kita harus kita siapkan industry desa, entah itu dengan BUMD atau Perusda,” pungkasnya. (brn/red)
Komentar

Berita Terkini