|

Guru Honor di Malut Bakal di Data

Ilustrasi
TERNATE, BRN - Tak hanya melakukan pemetaan terhadap guru berstatus pegawai negeri sipil (PNS), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Maluku Utara merencanakan melakukan pemetaan terhadap guru honorer.

Langkah ini untuk memastikan jumlah guru honorer SMA/SMK negeri maupun swasta. Hal tersebut, karena hingga saat ini Dikbud Malut belum mendapatkan data valid terkait berapa jumlah guru honorer di masing-masing sekolah. Hal ini di sampaikan Kepala Bidang SMA/SMK Dikbud Malut, Rustam Panjab kepada brindonews, Kamis (22/11) malam tadi.

Rustam mengatakan, pemetaan guru honorer tidak bisa di pandang mana swasta maupun negeri. Pemetaan harus dilakukan secara merata tanpa memprioritaskan sekolah. Sebab, guru honor harus masuk skala prioritas minimal satu sekolah di sesuaikan mekanisme yang ada.

“ Semua sama. Karena tanpa swasta, SMA/SMK negeri tidak harus yakin bahwa lebih berdominasi,” kata Rustam.

Selain itu, data fluktuatif guru honor selalu berubah-ubah. Awalnya sekian, tetapi begitu divalidasi jumlahnya lain lagi. Karena itu akan di buat pendataan guru honorer baik negeri maupun swasta. Selain datanya berubah-ubah, pihaknya juga belum memiliki payung hukum untuk mengakomodasi guru-guru honorer tersebut dalam APBD.

Ia juga mengatakan tetap memperjuangkan guru honor kalau mendapat respon DPRD Malut. Saat ini, kata dia, belum ada penentuan ketetapan jumlah guru honor. Karena menurut dia, sudah seharusnya penetapan guru honor di naikkan 6-8 orang di masing-masing sekolah. Untuk penetapan sendiri, sekolah harus punya akses yang terlibat langsung dengan data dapodik agar lebih proaktif.

Meski belum memiliki data valid, dirinya memperkirakan kebutuhan anggaran untuk membiayai guru honorer tersebut cukup besar. Karena itu, hal ini perlu dibahas dan dijadikan bahan perhatian semua stakeholder.
“ Kalau honor berdasarkan upah minimum regional (UMR) provinsi, tentunya kita siap dari sisi anggaran. karena itu mau tidak mau harus ada respon pemerintah daerah dan DPRD terutama DPRD provinsi,” ujarnya. (eko/red)
Komentar

Berita Terkini