|

Gubernur Sebut Rolling Jabatan Atas Izin Kemendagri

Gubernur Provinsi Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba


SOFIFI,BRN - Rupanya langkah Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Maluku Utara yang mengeluarkan Rekomendasi untuk mendiskualifikasi pasangan Calon Gubernur dan wakil gubernur Abdul Gani Kasuba dan M Al Yasin Ali (AGK-YA) dengan alasan tidak ada persetujuan kemendagri terkait dengan rolling jabatan eselon II dan Kepala sekolah menjelang Pengumutan Suara Ulang, (PSU) tidak ada dasar hukum yang bisa dipertanggungjawabkan, sebab Rolling jabatan lingkup pemprov itu sudah mendapatkan persetujuan dari Kemendagri RI.

Gubernur Provinsi Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba kepada sejumlah wartawan Senin (5/10/2018) mengtakan, isyarat mutasi atau rolling jabatan itu atas ijin Kemendagri, olehnya itu apa yang dituduhkan Bawaslu itu tidak benar.” Sebelum dilakukan rolling jabatan, pemrov sudah berkoodinasi dengan kemendagri alhasil rekomedasi persetujuan untuk mutasi jabatan itu di keluarkan Kemendagri.

Menurutnya, kalua ada persetujuan dari Kemendagri untuk dilakukan rolling jabatan itu salahnya dimana, kenapa Bawaslu ngotot untuk mendiskualifikasi palson nomor urut 3 AGK-YA. “ Rolling itu ada persetujuan dan itu akan dibuktikan sehingga apa yang dituduhkan itu bisa terjawab dan masyarakat bisa menilai”.

Kata dia, secara mendadak pada tanggal 2 November 2018, tim AGK-YA menerima informasi bahwa Bawaslu Maluku Utara telah mengeluarkan rekomendasi diskualifikasi terhadap pasangan calon AGK-YA,“ Kenapa pada tanggal 26 Oktober 2018, itu tidak disampaikan kepada pasangan calon, tapi justru kita ketahui dari media.

Dirinya mengimbau, untuk menjaga keamanan dan kedamaian Maluku Utara, masyarakat Maluku Utara untuk dapat menerima hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK), entah siapa yang akan di putuskan menang oleh MK. (ches/red)   


Komentar

Berita Terkini