|

FORAPO Malut Pertanyakan Tatakelola (Governance) PT. Harita Grup

Naswan Hadilia
TERNATE, BRN - Forum Akademisi Kepulauan Obi (FORAPO) Maluku Utara menilai penyaluran dana Corporate Social Responsibility (CSR) oleh perusahaan PT. Harita Group belum sesuai prosedur.

Sebelumnya, pihak perusahaan diklaim penyaluran CSR sudah sesuai prosedur, tetapi fakta di lapangan tidak demikian. Belum tepat sasaran dan sangat bertentangan dengan hukum dan regulasi serta prinsip-prinsip dasar dari CSR yaitu akuntabilitas dan transparansi terkait dengan pertanggung jawaban kepada stakeholder terutama masyarakat di lingkar tambang kepulauan Obi.

Demikian kata Sekretaris Forapo Malut, Naswan Hadilia. Dia mengatakan, ada undang-undang yang mengatur tentang pelaksanaan CSR (tanggung jawab sosial dan lingkungan). Diantaranya Pasal 74 UU No 40/2007 tentang perseroan terbatas (PT), Pasal 15 huruf (b) dan (d) UU No 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, Pasal 2 Peraturan Pemerintah No 47 tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan dan perseroan terbatas (PT).

“ Di Pasal 74 UU No 40/2007 disebutkan perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaiatan dengan SDA wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pasal 15 huruf (b) UU No 25/2007 di jelaskan, setiap penanaman modal berkewajiban melaksakan tanggung jawab sosial perusahaan, sedangkan huruf (d) yaitu menjaga kelestarian lingkungan hidup.  Sementara Pasal 2 Peraturan Pemerintah No 47/2012 adalah setiap perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan,” katanya via WhatsApp kepada Brindonews.com, Minggu (25/11) malam tadi.  

Ketentuan penyaluran CSR juga diatur dalam Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah No 47/2012. Di pasal ini menjelaskan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Pemerintah No 47/2012. Karena itu, sudah menjadi kewajiban bagi perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan UU dalam hal ini PT Harita Grup.

Menurutnya, prinsip dasar akuntabilitas dan transparansi CSR atau segala aktifitas kegiatan perusahaan terkait sosial, ekonomi dan lingkungan yang berdampak pada masyarakat lingkar tambang (masyarakat Pulau Obi) tidak sama sekali terpenuhi sesuai dengan Pasal 100 huruf (b) UU No 40/2007 yaitu direksi perusahaan wajib membuat laporan tahunan di dalamnya menjelaskan laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai pasal 66 ayat 2 huruf (c).

“ Juga diperkuat pada Pasal 6 Peraturan Pemerintah No 47/2012 yang mengatakan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dimuat dalam laporan tahunan perseroan. Selanjutnya POJK No 29/POJK.04/2016 tentang laporan tahunan emiten atau perusahan publik Pasal 3 ayat 2 meliputi laporan tahunan harus dapat di perbanyak dalam bentuk salinan dokumen cetak dan salinan dokumen elektronik (situs perusahaan). Hal ini menunjukkan semua aktifitas PT Harita Group harus di publikasikan kepada masyarakat luas terutama masyarakat lingkar tambang di kepulauan Obi”.

Bahkan menurut POJK No 51/POJK.03/2017 Pasal 10 ayat 1 menyatakan bahwa LJK, Emiten dan Perusahaan Publik wajib menyusun Laporan Keberlanjutan, Pasal 12 menyatakan, pelaporan tersebut wajib dipublikasikan di media cetak atau elektronik,” ujarnya.

Selain tidak mensyaratkan tidak menjaga lingkungan sebagaimana amanat UU No 23/1997 jo UU No 32/2009, kinerja bidang peningkatan SDM dan Infrastruktur pendidikan PT. Harita Grup tidak tersentuh sama sekali. Harita Grup tidak serius membangun SDM dan infrastruktur  pendidikan yang merupakan bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan dari perusahaan.

“ Karena itu masyarakat lingkar tambang kepulauan Obi pertanyakan  tatakelola (Governance) perusahaan,” katanya. (brn)
Komentar

Berita Terkini