|

Dua Rekening Siluman Tampung Dana BOS

 Mohtar Sebut Imran Yakub Curangi Dana BOS


Dosen Unkhair Ternate, Mohtar Adam 

TERNATE, BRN - Transfer dana yang bersumber dari Rekening Kas Uang Daerah (RKUD) untuk dana bos harus di transfer ke rekening sekolah jika di transfer ke rekening penampungan atau rekening bendahara pengeluaran dinas, dipastikan telah keliru dalam transfer, dalam PP 58 tahun 2005 dan Permendagri 13/2006 yang beberapakali direvisi tidak ada istilah rekening penampungan atau rekening transit, rekening harus dibayarkan kepada objek penerima sesuai peruntukannya.

Dosen Ekonomi Unkhair Mokhtar Adam kepada redaksi Brindonews.com via WhatshApp Rabu (8/10/2018) mengatakan, dana BOS tahun 2017 sebesar RP. 22.841.820.000,00 dipindahkan atau ditransfer pada tanggal 29 Desember 2017 dari rekening Penampung Dana BOS dengan nomor rekening : 150XXXXXXX dalam bentuk Giro atas nama Bendahara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Malut ke rekening Tabungan Bisnis Mandiri atas nama Bendahara Dinas pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Malut nomor rekening .150XXXXXX3. Dan selanjutnya pada tangga! 1 januari 2018 dana BOS senilai Rp. 22.841.820.000,00 tersebut dipndahkan kembali ke rekening Penampung dana BOS nomor rekening : 150XXXXXX6 dalam bentuk Giro atas nama Bendahara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Malut.

Namun dalam kasus ini peristiwa transaksi pada tanggal 29 Desember, artinya transaksi akhir tahun, bisa jadi oleh Bendahara Umum Daerah dimaksudkan untuk tercatat keluar dari RKUD agar dalam penyajian laporan keuangan dana bos sudah tercatat sebagai pengeluaran kas pada tahun berkenaan, yang bisa di sajikan dalam laporan keuangan dan tidak menjadi utang dana bos pada tahun berikutnya.

Lanjut dia, jika alasan ini digunakan tetap salah karena BUD tidak cermat dalam managment anggaran kas yang dananya sudah tersedia tidak dengan cepat menerbitkan Surat Persediaan Dana (SPD). Artinya rekening dimaksud adalah rekening penampungan yang jumlahnya spektakuler, Artinya dana-dana tersebut tidak di realisasikan ke pada objek penerima, yang menjadi hak, jumlah tersebut relatif besar. Kadis dikbud perlu mempertanggungjawabkan atas dana-dana yang cukup besar di rekening dinas.

Lebih parah lagi Dikbud Malut membuka dua rekening yakni rekening giro dan rekening bisnis, pertanyaannya kalua rekening BUD proses mengeluarannya didasari dengan SPJ sampai dengan SP2D untuk pengeluaran,ujarnya

Pertanyaanya terhadap dua rekening yakni giro dan bisnis, kalua rekening kas umum daerah itu proses pengeluaran kasanya, uang keluar dari rekening tersebut didasari oleh SPD sampai Sp2D setelah itu uang itu bisa keluar dari rekening kas umum daerah, pertanyaanya, rekening dinas yang begitu banyak itu dasar keluarnya dari mana dan bagaiman prosedur mengeluarkan uang tersebut.

Tidak ada aturan yang mengatur uang keluar dari dinas, kalua rekening itu penampungan dana bos bisa diduga kepala dikbud sudah melakukan cara-cara kecurangan. Potensi kecurangan ini sudah dilakukan oleh kepala dikbud malut Imran Yakub karena telah membukan nomor rekeningnya yang prosedur pengeluaran uang itu tidak ada dasarnya,tudingnya. 
Komentar

Berita Terkini