|

DPRD Setuju (bila) Bupati Morotai Lengser



MOROTAI, BRN - Aksi unjuk rasa (unras) terhadap Benny Laos yang memecat seluruh pegawai bagian Humas dan Protokoler di lingkungan Pemkab Morotai terus bergulir. Setelah sebelumnya berunjuk rasa dan memboikot aktifitas kantor di beberapa dinas (termasuk kantor bupati), para Aparatur Sipil Negara (ASN) ini kembali menyuarakan desakan  terhadap Benny agar turun dari kursi bupati Morotai. 

Amatan brindonews,  selain berunjuk rasa, masa aski juga memboikot seluruh aktivitas perkantoran baik di sekretariat kantor bupati, kantor SKPD dan sekretariat DPRD Morotai (terkecuali kantor Dinas Keuangan dan RSUD Daruba).

Seperti di Sekretariat DPRD. Massa aksi di dominasi PNS ini memalang Sekretariat DPRD karena tidak puas dengan jawaban sejumlah anggota DPRD saat hearing berlangsung. Usai memalang, massa aksi mengajak para wakil rakyat berjalan kaki menuju sekretariat kantor bupati yang duluan diboikot.

Ahmad Patilean yang mewakili masaa aksi meminta DPRD secepatnya menggunakan haknya untuk melengserkan Benny Laos dari kursi bupati.

“ Perlu saudara semua ketahui, lengsernya Presiden Soeharto 1998 hanya sebagian mahasiswa yang berunjuk rasa, begitu juga Bupati Garut. Bupati Garut dilengserkan hanya sebagaian masyarakat, kenapa di Morotai Bupati tidak bisa dilengserkan,” ucap Ahmad saat hearing  diruang Paripurna DPRD, Rabu (21/11).  

Sementara Anggota Komisi I, Mic Bill Abdul Aziz ikut mendukung massa aksi melengser Benny Laos sebagai Bupati Morotai. Menurutnya, Benny Laos bisa saja lengser dengan hanya rekomendasi DPRD. Mic Bill mengatakan, rekomendasi DPRD itu dipastikan tidak bakal dilakukan karena sebagian anggota DPRD masih mempertahankan Benny Laos sebagai bupati.

“ Harus gunakan parlemen jalanan untuk melengser Benny dari jabatannya. Jika kita gunakan lembaga itu tidak akan terjadi, karena sebagian besar anggota DPRD tidak akan mendukung untuk melengser Benny, kita harus paripurna terbuka untuk lengserkan Benny,” tandas Mic Bill.

Senada dengan Mic Bill, Wakil Ketua DPRD II, Rasmin Fabanyo ikut kecewa terhadap sejumlah pimpinan SKPD yang ‘kabur’ duluan keluar daerah karena dipanggil Benny. Padahal kata Rasmin, sejumlah pimpinan SKPD yang ‘kabur’ itu sudah dimintai keterangan (sikap arogan Benny Laos) pada aksi tadi.

“ Pasca hearing kemarin, saya sudah perintahkan Sekwan menyurat resmi menggunakan hak interpelasinya. Sesuai prosedur, DPRD hanya butuh lima orang pimpinan SKPD sudah cukup melengserkan Benny Laos. Jika tidak ada kendala, bupati tiba di Morotai baru kita adakan paripurna terbuka,” kata Rasmin. (Fix/red)
Komentar

Berita Terkini