|

DPRD Pertanyakan Kerja Tim Investigasi Pempus di Morotai


Ruang Paripurna DPRD Morotai kosong kehadiran tim investigasi Pempus. Sejumlah yang di sediakan untuk tim terlihat kosong. Bahkan kursi para pimpinan DPRD pun kosong. terlihat hanya masyarakat menempati kursi yang di sediakan.  
MOROTAI, BRN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Morotai menanyakan kinerja tim investigasi pemerintah pusat (Pempus). DPRD menganggap tim gabungan pemerintah pusat melakukan investigasi selama dua hari di Morotai bukan sebuah solusi.

Bahkan DPRD menduga tim gabungan Pempus tidak serius menyelesaikan persoalan belakangan terjadi di Morotai. Kedatangan tim Pempus di ibaratakan “angin lalu” atau hanya datang dan kembali pulang tanpa mininggalkan jejak.

Sebelumnya, kedatangan tim Pempus tersebut sebagai respon balik unjuk rasa yang di lakukan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemkab Morotai dan masyarakat setempat. Karena itu, tim gabungan Pempus bertandang ke Morotai guna mencari tahu akar permasalahan.

Anggota DPRD Morotai, Mic Bill Abdul Aziz mengatakan, alasan dirinya mempertanyakan kenirja tim Pempus tidak menghendaki rapat di ruangan paripurna DPRD. Tim Pempus memilih rapar di ruangan Wakil Ketua I DPRD, Ricard Samatara.  

“ Yang di sediakan untuk rapat itu ruangan paripurna DPRD, kok mereka (tim pemerintah pusat) tidak mau rapat disitu, dan memilih di ruangan Ricard Samatara, sebenarnya ada apa sehingga mereka tidak mau rapat ruang paripurna,” kata Mic Bill.

Wakil Ketua II DPRD Morotai, Rasmin Fabanyo mengakui ikut rapat bersama tim gabungan Pempus. Dalam rapat tersebut tidak menghadirkan solusi atau sekedar hasil menyelesaikan unjuk rasa yang berujuk pemboikotan akitivitas pemerintahan.

“ Saya ikut rapat itu. Saya jelaskan ke tim, bahwa persoalan yang terjadi di Morotai bukan saja persoalan aksi pemboikotan perkantoran yang dilakukan ASN, tapi seluruh persoalan yang terjadi di pemerintahan Morotai, seperti APBD fiktif, monopoli bisnis, pelayanan publik tidak berjalan, pagu anggaran sangat kecil yang di berikan ke kantor SKPD dan ASN di suruh turun ke desa-desa untuk lakukan pendataan tanpa anggaran. Ini semua dilakukan Bupati,” kata Rasmin.

Rasmin juga ikut mempertanyakan keberadaan kehadiran tim investigasi pemerintah pusat ini. Secara pribadi kata dia, meragukan tim invetigasi pemerintah pusat.

“ Yang namanya investigasi itu harus secara detail menggali informasi, tapi tim pemerintah pusat ini dalam rapat, baru dijelaskan mengaku sudah tahu, bagi saya tim investigasi ini tidak paham soal investigasi,” ujarnya.

Bahkan, Rasmin juga menyesalkan sikap tim investigasi yang memilih ruangan Wakil Ketua I DPRD, Ricard Samatara untuk gelar rapat. Padahal, Ricard Samatara sendiri diketahui keluarga dekat Bupati. “ Pak Ricard Samatara ini kan ipar (menantu) bupati, masa rapat di ruangannya, ini kan aneh,” tukasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD, Ricard Samatara tak berkomentar banyak. Ricard bahkan sontak mengkarifikasi pernyataan Rasmin terhadap tudingan yang dialamatkan kepadanya.

“ Saya secara pribadi kurang suka dengan Bupati, karena cara komunikasinya yang kurang bagus,” singkat Ricard.

Direktur Fasilitasi Kepegawaian Kemendagri, Makmur Marbun menolak diwawancarai awak media. Makmur memilih menghindar dari kejar-kejaran wartawan usai rapat diruangan Wakil Ketua I DPRD. (Fix/red)
Komentar

Berita Terkini