|

Diduga Sebarkan Berita Bohong, Pemprov Malut Tempuh Jalur Hukum


Kantor Gubernur Maluku Utara

SOFIFI, BRN - Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam waktu dekat akan melaporkan Tim sukses AHM- RIVAI,atas nama Edo Sapsuha ke penegak hukum,karena diduga menyebarkan berita kebohongan yang mana dalam pemberitaan bahwa pelantikan eselon II DAN III IV  tidak memiliki izin dari Kemendagri.

Kepala biro Humas dan protokoler Setda provinsi Maluku Utara, Armin Zakaria kepada wartawan , Kamis (8/10/2018) mengatakan, bahwa saudara Edo Sapsuha telah mencemarkan nama baik pemerintah dan itu akan di laporkan ke penegak hukum untuk di tindaklanjuti.

Perlu diketahui bahwa, pelantikan atau pergantian jabatan dilingkup Pemprov Malut mendapatkan izin dari Kemendagri. Tidak mungkin pemerintah melakukan rotasi jabatan tanpa ada izin dari Kemendagri. Olehnya itu Edo Sapsuha dan rekan-rekan yang juga timses Paslon Nomor Urut Satu AHM-RIVAI akan dilaporkan ke penegak hokum, karena diduga menyebarkan berita kebohongan.

“ Kami akan tepuh jalur hukum yang sengaja mencemarkan nama baik insntansi pemerintah”.

Selain itu juga ada dugaan konspirasi tingkat tinggi antara tim AHM dan Bawalsu Provinsi untuk membuat gaduh dan dengan memainkan pasal 71 dan membuat opini bahwa pelantikan pejabat menyalahinya dan melanggar aturan UU Pilkada termasuk pernyataan pernyataan liar dan profikatif  yang sengaja untuk menjegal kemenangan AGK di pilgub malut. 

Perlu dikethaui Pemerintah Provinsi Maluku Utara tentunya sangat berhati-hati dalam mengambil setiap kebijakan. Untuk diketahui bahwa sebelum dilakukannya mutasi pejabat, untuk pelantikan tahap pertama Gubernur Maluku Utara telah menyampaikan surat Nomor 821.2/68/2018 Tanggal 17 Juli 2018.

Kata dia, perihal permohonan izin mutasi jabatan kepada Menteri dalam negeri. Kementerian Dalam Negeri akhirnya menyetujui proses mutasi dan pelantikan jabatan tersebut Melalui Surat Mendagri Nomor 821/3910/OTDA tanggal 19 Juli 2018 tentang Persetujuan Pengisian dan Pelantikan Pejabat Administrator di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang ditandatangani Dirjen Otonomi Daerah Dr. Sony Sumarsono.

Untuk lebih mempertegas surat Direjen Otda, Menteri Dalam Negeri juga menerbitkan satu surat lagi Nomor 821/4948.A/SJ tanggal 19 Juli 2018 perihal Persetujuan Mutasi dan Pengisian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Selanjutnya Gubernur Maluku Utara menyampaikan surat Nomor 821.2/81.A/2018 tanggal 10 September 2018 perihal mohon persetujuan zin mutasi jabatan struktural dan jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.katanya (tim/red)




Komentar

Berita Terkini