|

Diduga Bawaslu Pro Paslon AHM-RIVAI

Muksin : Bawaslu Tidak Pro Kandidiat Siapa pun

Ketua tim AGK-YA, Asrul Rasyid Ichsan 

TERNATE,BRN   langkah Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Provinsi Maluku Utara yang mengeluarkan rekomendasi untuk mendiskualifikasi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 3 Abdul Gani Kasuba dan M Al Yasin Ali, dinilai sangat keliru terkesan memihak kepada pasangan calon nomor urut 1 AHM-Rivai

Ada keanehan saat Bawaslu Malut mengambil sikap mendiskualifikasi AGK-YA. Bedasarkan pelaporannya sesuai perintah Mahkamah Konstitusi itu tanggal 26 Oktober 2018 batas akhir pemasukan berkas hasil PSU, itu berarti semua karangka psu sudah selesai. Ungkap ketua tim AGK-YA, Asrul Rasyid Ichsan kepada redaksi Brindonews.com Minggu (4/10/2018). “  

Lanjut Asrul, anehnya secara mendadak pada tanggal 2 November 2018, tim AGK-YA menerima informasi bahwa Bawaslu Maluku Utara telah mengeluarkan rekomendasi diskualifikasi terhadap pasangan calon AGK-YA,“ Kenapa pada tanggal 26 Oktober 2018, itu tidak disampaikan kepada pasangan calon, tapi justru kita ketahui dari media. Nah, itu yang menjadi keanehan, jika sikap Bawaslu seperti ini memberikan indikasi ketidaknetralan Bawaslu semakin kental,” paparnya.

Buktinya, Kata Asrul, sebelum PSU tim AGK-YA berulang kali mengajukan berbagai permasalahan, tetapi Bawaslu Maluku Utara berpendapat tidak ada masalah. Padahal pelanggarannya nyata, salah satunya adalah kampanye AHM-Rivai di enam Desa yang terang-terangan, namun Bawaslu Maluku Utara diam saja seakan tidak ada masalah.

“ Tetapi kok Bawaslu Maluku Utara mengambil sikap yang begitu frontal terhadap pasangan  AGK-YA dengan menyatakan diskualifikasi dengan alasan money politic. Padahal, sudah dijelaskan bahwa pemberian uang itu diketahui oleh Bawaslu yang diminta oleh gubernur untuk mendampingi. Kalau itu tidak benar, seharusnya Bawaslu mencegah, karena pihak terkait sudah menyampaikan apakah ini bisa atau tidak, jadi secara hukum kan sudah selesai PSU. tapi kenapa Bawaslu Malut bersikap lain, itu keanehan bawaslu,” tukas Asrul.

Asrul menjelaskan, ketidaknetralitas Bawaslu Maluku Utara dari awal sudah dicurigai, buktinya Mahkamah Konstitusi memerintahkan untuk dilaksanakannya PSU. padahal, sebelumnya oleh  Bawaslu Maluku Utara bahwa Pilkada tidak ada PSU, tetapi tim AGK-YA kemudian mengajukkan persoalan di wilayah-wilayah yang disengketakan terdapat kecurangan, hanya saja Bawaslu Maluku Utara diam, dan bawaslu kemana?.

Bahkan Bawaslu  mengangap tidak masalah, buktinya MK mengabulkan dalil yang diajukkan tim AGK-YA bahwa terjadi kecurangan,  itu telah dibenarkan oleh MK dengan dilaksanakannya PSU. Dan itu bukti kongkrit. 

“ Jadi kemana bawaslu, ketika AGK-YA di dzolimi dengan langkah-langkah tim tetangga sebelah yang bertindak curang, tetapi bawaslu diam. Sekarang Bawaslu Maluku Utara mendiskualifikasi AGK-YA karena rolling jabatan kepala sekolah yang sudah dijelaskan BKD. Itu bukan jabatan structural, hanya tugas tambahan dari ketentuan UU setingkat kadis dan itu tidak berpengaruh serta money politik,bukanya kasus money politic telah dihentikan. Jadi ada apa dengan bawaslu sampai berapi- api ingin menyerang AGK-YA,” ujarnya.

“ Ini menandakan sikap bawaslu ternyata tidak netral. PSU ini dimenangkan oleh AHM-Rivai, tapi akumulasi suara dimenangkan oleh AGK-YA clear semua persoalannya,” tutupnya.

Terpisah Ketua Bawslu Malut Muksin Amrin kepada redaksi Brindonews.com via WhatsApp (4/10/2018) mengatakan, Penanganan Pelanggaran Administrasi itu dilakukan sesuai dengan prosedur, pertama bawaslu menerima laporan dari pelapor kemudian dilakukan pemeriksaan syarat formil dan material.

Kata dia, laporan yang di laporkan itu terkait dengan larangan Pasal 71 ayat yang kaitanya dengan penggantian jabatan oleh petahana, sehingga menjadi penting untuk melakukan pemeriksaan berbagai pihak salah satunya adalah pihak pemprov yakni kepala BKD Idrus Asagaf dan rana mencari kebenaran materilnya, hasil rangkaian penanganan kemudian di konsuktasikan ke pusat, sehingga menurut kami proses ini trasnparan dan akuntabel, jadi kami tidak berpihak, selama ini kami proses kasus sesuai mekanisme, semua paslon di perlakukan sama di mata hukum

Menurutnya, ketentuan penjelasan Pasal 71 itu adalah, di mungkinkan apabila mengisi kekosongan jabatan atau izin kemendagri, namun pada saat pemeriksan kepala BKD menyatakan tidak ada izin kemendagri, sehingga pada saat pemeriksaan kami minta bukti izin, nanun beliau manyatakan tidak ada izin, hal ini di buktikan dengan SK penggantian jabatan ada 4 SK panggantian jabatan itu di konsedaran SK tidak ada diktum pertimbangan izin kemendagri (tim/red)



Komentar

Berita Terkini